Terkait Dugaan Pungli Saat Pembagian BST, DPMD Situbondo Panggil Perangkat dan Kades Tanjung Pecinan

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Situbondo, Lutfi Joko P akan memanggil perangkat dan Kepala Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, terkait dugaan pungutan liar kepada para penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementrian Sosial Republik Indonesia.

Menurut mantan Kadinsos ini, segala macam bantuan, baik itu dari pusat dan Propinsi dan daerah dengan bentuk tunai maupun non tunai tidak diperkenankan adanya pungutan apapun.

"Dalam ketentuan apapun bentuknya bantuan dalam àlasan kebutuhan administrasi dan operasional, karena bantuan ini kepentingannya untuk masyarakat dan tidak diperkenankan untuk mengambil mamfaat bagi petugas siapun. Entah itu perangkat atau kepala desa," kata Lutfi kepada wartawan di kantornya, Rabu (3/6/2020).

Ia berharap agar semuga segala bantuan sosial manapun tidak ada pungutan pungutan yang dilakukan oleh desa.

Namun jika itu terjadi, lanjut Lutfi, maka harus dilaporkan ke DPMD dan akan dipanggil yang berkaitan dengan perangkat desa yang melakukan upaya pemungutan tersebut.

"Ya kita akan panggil kebenarannya atau tidak dan nanti akan kita serahkan ke Inspektorat dalam rangka dilakukan pemeriksaan," ujar Lutfi.

Jika berkitan dengan adanya pungutan ini, Lutfi menegaskan, apapun bentuknya harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, karena ini sifatnya adanya pengaduhan ataupun tangkap tangan itu menjadi rana penegak hukum.

Diberitakan sebelumnya, Dugaan pungutan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, diadukan ke Camat setempat.

• Ada Dugaan Pungli Saat Pembagian BST di Situbondo, Warga Desa Tanjung Pecinan Mengadu ke DPRD

Tak hanya ke camat, surat pengaduan masyarakat yang mengatas namakan aliansi masyarakat Desa Tanjung Pecinan itu juga dilayangkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinsos serta Komisi I DPRD Situbondo.