Masyarakat Sudah Bisa Login Token Listrik Gratis di www.pln.co.id, Pengamat UGM Ungkap Manfaatnya

Sedangkan untuk perpanjangan dan memperluas kebijakan, tentunya dibutuhkan biaya yang lebih besar lagi.

Namun, jika beban biaya itu harus dibebankan sepenuhnya kepada PLN, ini tentunya akan sangat memberatkan kondisi keuangan PLN.

“Tidak menutup kemungkinan PLN akan menanggung kerugian pada tahun berjalan, bahkan bisa bangkrut.

Oleh karena itu, beban biaya itu mestinya harus ditanggung oleh negara dengan memberikan kompensasi kepada PLN, yang dialokasikan pada APBN 2021,” tambahnya.

Di sisi lain, PLN juga masih memiliki target 100 persen elektrifikasi pada 2020.

Saat ini elektrifikasi sudah mencapai 99,5 persen. Namun, PLN harus menjalankan mandat untuk menyelesaikan target 100 persen elektrifikasi pada tahun ini juga.

Sebelumnya, PLN menyebut sudah lebih 8 juta pelanggan mendapatkan token listrik gratis melalui login website resmi www.pln.co.id.

Token listrik gratis juga bisa diperoleh melalui WhatsApp (WA) nomor 08122123123.

Namun nomor WhatsApp (WA) PLN itu masih error, baru bisa digunakan besok Senin (6/4/2020).

Hal tersebut diumumkan PLN melalui Instagram resminya @pln_id.

"Hai Electrizen, Mimin mau kasih tau kalau Token Gratis dari PLNuntuk Pelanggan Rumah Tangga Prabayar 450 VA dan 900 VA Subsidi SUDAH DAPAT DIAKSES LOHH!

Electrizen dapat memperolehnya dengan mengirimkan nomor ID Pelanggan ke WA dengan nomor 08122-123-123 atau melalui website PLN www.pln.co.idDengan ID tersebut, pelanggan akan mendapatkan token senilai pemakaian tertinggi dalam 3 bulan terakhir untuk Pelanggan 450 VA dan sebesar 50% akan diberikan kepada pelanggan 900VA bersubsidi, dihitung dari pemakaian bulanan tertinggi dalam 3 bulan terakhir." tulis akun @pln_id.

Simak 4 fakta yang perlu Anda ketahui soal cara mendapatkan token listrik gratis dari PLN:

1. Pelanggan yang berhak mendapatkan

Tidak semua pelanggan PLN bisa mendapatkan Token Gratis ini. Hanya pelanggan tertentu yang bisa mendapatkan keringanan ini. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.