KKB Makin Terjepit, Polda Kalimantan Kirim 100 Polisi ke Papua

Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) siap hadapi Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) dengan mengirim 100 personel ke Papua.

Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
KOLASE ist/ANTARA FOTO Makna Zaezar pd
ILUSTRASI/Polda Kalimantan Tengah kirim personel ke Papua 

Dalam pelaporannya kepada Komnas HAM, Gobay meminta kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menarik pasukan yang ditugaskan di Kabupaten Intan Kaya dan Paniai.

"Karena kedua Kabupaten ini selama ini aman, tidak ada keributan" kata dia

Selain itu, Gobay juga meminta pemerintah pusat agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan operasi penegakan hukum di tanah Papua.

"Kami meminta kepada pemerintah pusat agar dalam penggunaan kewenangan absolut di bidang pertahanan dan keamanan agar dapat berkoordinasi dulu dengan pemerintah daerah.

Forkompinda di daerah agar mereka dapat mengkoordinasikan di daerah untuk sama-sama menciptakan kondisi yang aman dan damai, bukan dengan cara seperti sekarang dengan cara melakukan pengerahan pasukan ke Papua" ujar Gobay.

4. Tanggapan Komnas HAM

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara yang menerima langsung kehadiran John Gobay mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kami juga sudah punya tim Papua yang memang salah satu tugasnya merespon setiap ada kejadian dugaan pelanggaran seperti yang pak John adukan sekarang ini.

Tentu saja karena ada aduan, kami otomatis bekerja dan juga dibantu oleh kawan-kawan di Papua" ucap Beka.

"Saat ini kami sedang mencari keterangan kepada kepolisian, khususnya Kapolda Papua yang juga nanti pada gilirannya akan mencari keterangan misalnya ke Pangdam, ke pihak-pihak lain.

Hal ini supaya benar-benar memastikan pertama, kebenaran dari peristiwa itu terungkap, kedua, harus ada keadilan bagi para korban baik yang meninggal maupun yang luka-luka, ketiga, penegakan hukum harus diperjelas seperti apa penegakan hukum yang menjadi jargon aparat keamanan" tambah Beka.

5. Mahfud MD pernah menolak

Sebelumnya, Mahfud MD pernah menolak secara tegas usulan TNI-Polri ditarik dari Papua.

Di saat teror KKB Papua semakin beringas, ada usulan yang meminta TNI-Polri segera hengkang dari Papua.

Tentu saja usulan itu ditentang oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

Bahkan, Mahfud MD menyebut kalau sehari saja TNI-Polri ditarik maka akan terjadi kehancuran.

Terlebih lagi, KKB Papua semakin beringas melakukan aksi teror baru-baru ini.

Contohnya saja warga Tembagapura yang berbondong-bondong mengungsi lantaran takut dengan sepak terjang KKB Papua.

Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved