Jawa Timur Waspada Virus Corona
Hindari Lonjakan PDP Virus Corona di RSUD dr Iskak Tulungagung, Pemkab Siapkan 2 Puskesmas Penyangga
Pemkab Tulungagung menyiapkan dua puskesmas untuk merawat pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona (Covid-19).
Penulis: David Yohanes | Editor: Cak Sur
SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung menyiapkan dua puskesmas untuk merawat pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona (Covid-19).
Langkah ini untuk menghindari kemungkinan lonjakan PDP virus corona di RSUD dr Iskak Tulungagung.
Dua puskesmas yang disiapkan adalah Puskesmas Ngantru dan Puskesmas Bangunjaya Kecamatan Pakel.
Menurut Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Supriyanto Dharmoredjo, semua pasien PDP virus corona akan dirawat di dua puskesmas tersebut.
"Termasuk pasien dari luar kota nanti dirawat di sana. Jika kondisinya memburuk baru akan dirujuk ke RSUD dr Iskak," terang dr Supri, panggilan akrabnya, Selasa (17/3/2020), di Pendopo Kabupaten Tulungagung.
Lanjut dr Supri, RSUD dr Iskak menjadi rumah sakit rujukan regional dan menjadi andalan lima daerah di sekitarnya.
Karena itu perlu untuk mencegah agar tidak terjadi "over load" pasien rujukan DPD virus corona.
Sebab jika terjadi over load, risiko terburuknya harus melakukan lockdown rumah sakit dan pegawai yang terpapar juga dirumahkan.
"Kunci penanganan Covid-19 di Tiongkok adalah menjaga rumah sakit. Karena itu dibangun banyak 'buffer' untuk menampung para pasien," sambung dr Supri.
Dua puskesmas tersebut bisa menampung sekitar 30 pasien. Dalam situasi terburuk, Pemkab Tulungagung siap menambah titik perawatan lain.
Bahkan, TNI melalui Kodim 0807 juga menyatakan siap untuk membuat titik perawatan penyangga.
"Puskesmas yang sudah disiapkan ini tidak boleh menerima pasien lain. Dia hanya dikhuskan PDP virus corona," tegas dr Supri.
Dengan keberadaan tempat perawatan penyangga ini semua PDP hingga pasien positif bisa tertangani semuanya.
Sebab jika fasilitas kesehatan tidak bisa menampung pasien, maka risiko fatalitas akan meningkat.
Terkait pembiayaan penanganan PDP semuanya digratiskan, karena sepenuhnya ditanggung pemerintah.