Baku Tembak TNI-Polri vs KKB Papua Disebut Melanggar HAM, Dewan Adat John Gobay Minta Aparat Ditarik

Hal ini supaya benar-benar memastikan pertama, kebenaran dari peristiwa itu terungkap, kedua, harus ada keadilan bagi para korban baik yang meninggal maupun yang luka-luka, ketiga, penegakan hukum harus diperjelas seperti apa penegakan hukum yang menjadi jargon aparat keamanan" tambah Beka.

5. Mahfud MD pernah menolak

Sebelumnya, Mahfud MD pernah menolak secara tegas usulan TNI-Polri ditarik dari Papua.

Di saat teror KKB Papua semakin beringas, ada usulan yang meminta TNI-Polri segera hengkang dari Papua.

Tentu saja usulan itu ditentang oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

Bahkan, Mahfud MD menyebut kalau sehari saja TNI-Polri ditarik maka akan terjadi kehancuran.

Terlebih lagi, KKB Papua semakin beringas melakukan aksi teror baru-baru ini.

Contohnya saja warga Tembagapura yang berbondong-bondong mengungsi lantaran takut dengan sepak terjang KKB Papua.

Teror KKB Papua juga menelan korban juwa dari pihak aparat maupun masyarakat.

Sehingga wajar saja Mahfud MD menolak usulan TNI-Polri ditarik dari Papua.

Hal ini diungkapkan oleh Mahfud MD saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

"Ada yang usul, TNI-Polri enggak usah ikut-ikut, biar enggak terkesan militeristik. Loh bagaimana sebuah negara melarang TNI-Polri masuk menjaga negaranya, enggak mungkin," ujar Mahfud, dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'TNI-Polri Diusulkan Hengkang dari Papua, Mahfud: Enggak Mungkin!'.

Mahfud menegaskan, sejak kali pertama usulan tersebut berhembus, pihaknya mengklaim menjadi orang paling tidak setuju agar TNK-Polri ditarik dari Papua.

Menurut dia, TNI-Polri harus tetap bertahan di Papua.

"Tetap harus ada di situ, tinggal bagaimana berkoordinasinya," ujar dia.