Berita Kampus Surabaya

Irawan Soerodjo Gubes Ke-16 Unitomo Surabaya, Alasan Pemerintah Disebut Perlu Revisi UU No 12/2006

Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Prof. Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu hukum.

surya.co.id/zainal arif
Penyematan Toga dan Samir Guru Besar FH Unitomo Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. oleh sejumlah Guru Besar Unitomo dan Rektor, Jumat (6/3/2020). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Prof. Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi dikukuhkan sebagai guru besar  bidang ilmu hukum, Jumat (6/3/2020).

Pengukuhan guru besar ke-16 ini berlangsung dalam Sidang Senat Terbuka dipimpin Rektor Dr. Bachrul Amiq, SH, MH di Auditorium Ki H. Mohammad Saleh kampus setempat.

Hadir juga Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah 7 Jawa Timur Prof. Dr. Ir. Suprapto sekaligus menyerahkan surat keputusan pengangkatan Irawan sebagai guru besar.

Rektor Unitomo, Dr. Bachrul Amiq, SH, MH menyampaikan, demi meraih peringkat akreditasi unggul yaitu dengan adanya guru besar baru tersebut.

"Sekarang akreditasi Unitomo sudah B gemuk, sekitar 350 sekian tinggal sedikit lagi kami mendapat akreditasi A karena Fakultas Hukum kini mempunyai 2 Guru Besar, setelah barusan dikukuhkan," kata Bachrul Amiq di sela acara.

"Ini momentum meningkatkan kualitas Unitomo," imbuhnya

Sementara itu, dalam orasi ilmiah, Irawan mengangkat soal Status Kewarganegaraan dan Kepemilikan Tanah di Indonesia.

Menurutnya, UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang saat ini berlaku masih menyimpan sejumlah persoalan, terutama terkait dengan hak kepemilikan tanah yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-poko Agraria (UUPA).

"Seorang anak WNI yang dilahirkan di luar negeri, di negara yang menganut asas ius solli (pemberian status kewarganegaraan berdasar tempat kelahiran), seperti Amerika Serikat, Kanada dan beberapa negara Amerika Latin," kata Irawan.

"Meski begitu, karena orang tuanya sedang bekerja di perusahaan atau kedubes RI di negara-negara itu, atau sedang studi misalnya, maka otomatis berhak mendapat status kewarganegaraan di negara-negara tersebut, disamping status sebagai WNI yang diturunkan dari orangtuanya, karena Indonesia menganut asas ius sanguinis (berdasar keturunan atau pertalian darah)," imbuhnya.

Irawan menambahkan, status kewarganegaraan ganda yang terjadi dalam kasus-kasus seperti ini dapat berakibat hilangnya hak anak untuk mewarisi tanah orangtuanya yang ada di Indonesia, sebab UU kita tidak memperbolehkan hal tersebut.

"Hak mereka untuk memiliki tanah di Indonesia otomatis gugur karena mereka mendapat status kewarganegaraan lain, dan tanah itu jadi milik negara, ini kan bisa dibilang pelanggaran HAM," ujar pria yang juga konsultan hukum tersebut.

Karena itu, Irawan melihat perlunya pemerintah untuk segera merevisi UU yang mengatur hal ini.

"Agar tidak ada lagi anak-anak di bawah umur yang dirugikan dan kehilangan haknya karena mereka belum tahu tentang hukum", tutup Irawan.

Penulis: Zainal Arif
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved