Pilkada Sidoarjo 2020
Waspadai Orang Partai Jadi Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Awasi Rekrutmen PPK Pilkada Sidoarjo 2020
Proses pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk Pilkada Sidoarjo 2020 sedang mendapat pengawasan ketat dari Bawaslu
“Nanti setelah PKK terbentuk, tentu harus ada sekretariat dan perangkatnya. Seperti komputer dan sebagainya. Ini sudah clear karena semua camat sudah menyatakan kesiapannya," kata Iskak.
Tentang anggaran Pilkada, disebutnya sudah beres.
Dana awal sesuai KUA PPAS ada Rp 45 milar.
Namun seiring adanya tambahan terkait badan Adhoc, anggaran Pilkada Sidoarjo berada di kisaran Rp 74,9 milar.
Anggaran tersebut paling banyak terserap untuk honor badan Adhoc sebesar Rp 50 milar.
"Badan adhoc sebanyak 21.000 orang. Terdiri dari anggota PPS sebanyak 1.047 orang dan anggota KPPS sebanyak 20.000 orang. Ditambah PPK di masing-masing kecamatan berjumlah 5 orang," paparnya.
Fasilitas lainnya, menurut Iskak, pembebasan biaya tes kesehatan bagi pelamar PPK, PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).
Akan ada 26 puskesmas yang dapat didatangi untuk memperoleh surat keterangan sehat.
"Puskesmas yang telah ditunjuk tersebut sudah diumumkannya bersamaan dengan pengumuman pembukaan pendaftaraan calon PPK dua hari lalu," pungkasnya.