Lipsus

Terkait Keberadaan SPBU BP-AKR di Tengah Kota, Pemkot Surabaya: Silakan Sampaikan Keberatan

Kabid Perizinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Ali Murtadlo menuturkan, pihak pengelola pom bensin BP-AKR pasti telah mempertimba keamanan.

surya.co.id/danendra kusumawardana/febri rahmadani
Keberadaan SPBU BP-AKR di Jalan Pemuda ini dipersoalkan Komisi A DPRD dan warga Kota Surabaya. Numun Pemkot Surabaya lewat DLH memastikan pengelola SPBU BP-AKR telah memenuhi segala perizinannya. 

DINAS  Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memastikan perizinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BP- AKR di Jalan Pemuda dan Jalan, sudah sesuai prosedur.

Hal itu sudah dijelaskan DLH kepada Komisi A DPRD Kota Surabaya dalam hearing beberapa waktu lalu.

Kabid Perizinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Ali Murtadlo menuturkan, lokasi dibangunnya SPBU BP-AKR di Jalan Pemuda dan Jalan Jawa diperuntukkan untuk perdagangan jasa (Perjas) usaha pom bensin.

Menurutnya, pihak pengelola pom bensin BP-AKR pasti telah mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor keamanan.

“Terkait izin lingkungan berupa UKL  dan UPL, didasarkan pada surat keterangan rencana kota yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kota Surabaya. Dengan peruntukkan perdagangan jasa jenis usahan pengisian bahan bakar untuk umum. Kalau diproses lebih lanjut, itu sudah sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada,” paparnya, Jumat (13/12).

Dalam hal ini, lanjut Ali, tugas DLH Kota Surabaya cuma melakukan pengkajian mengenai pengendalian dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemilik usaha.

“Kami melakukan pemantauan terkait bagaimana cara pemilik pom bensin tidak mencemari lingkungan di sekitarnya dan lain sebagainya,”sambungnya.

Sebelum menerbitkan izin dan proses pembuatan dokumen dokumen lingkungan, DLH terlebih dahulu melakukan sosialisasi pembangunan SPBU BP-AKR kepada jajaran muspika dan lingkungan setempat.

“Pada saat proses izin lingkungan maupun dalam pembahasan dokumen lingkungan, kami sampaikan di kelurahan dan lingkungan setempat dalam bentuk sosialisasi. Kami beri tenggat waktu  kepada mereka untuk menyampaikan keberatan," tandas Ali Murtadlo. 

Setelah melewati batas yang ditentukan, mereka tidak menyampaikan keluhan atau keberatan pembangunan SPBU. Bahkan tidak ada surat yang  masuk di kami.  Sehingga, proses pembuatan dokumen lingkungan kami proses dan diterbitkan,” sambungnya.

Halaman
12
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved