Hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP terkait Rekomendasi Pilkada 2020

SURYA.co.id, SURABAYA – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Minggu (15/12/2019) memutuskan sejumlah hal krusial soal agenda politik kedepan.

Di antaranya, soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur, Norman Zein Nahdi menjelaskan bahwa Mukernas memberikan amanah yang lebih besar kepada pengurus di wilayah dan cabang.

 Terutama, soal pemberian rekmendasi dukungan kepada calon yang akan diusung.

 Putusan Mukernas tersebut berbeda dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PPP soal pilkada yang turun sebelum Mukernas.

 ”Di dalam juklak sebelum Mukernas, kewenangan lebih besar di berikan kepada DPP,” terang Didik (sapaan Norman Zein Nahdi) kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (16/12/2019).

Juklak tersebut dinilai tak memberikan keleluasaan soal rekomendasi pilkada, sekaligus berbeda dengan kebiasaan PPP di beberapa pilkada sebelumnya.  

”Kami berharap seperti dulu. Biar menjadi kewenangan DPC dan DPW. Sehingga, biarkan daerah yang memilih (calon yang diusung),” kata Didik.

Menurut Didik,  pengurus di daerah memiliki banyak pertimbangan dalam memilih.

”Wilayah yang tahu (soal figur). Misalnya, calon mana yang dikenal masyarakat, hasil survei, dan pandangan calon soal kedaerahan. Itu menjadi peran daerah,” tegasnya.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, DPW dan DPC memiliki peran lebih besar dalam pilkada.

Mulai dari penjaringan, penyampaian visi dan misi melalui uji kelaikan dan kepatutan (fit and proper test), hingga pilihan koalisi lintas parpol.

”DPP tinggal menyetujui masukan dari pengurus wilayah,” jelas Didik.

Selain soal wewenang dalam pilkada, Mukernas tersebut juga memutuskan waktu pelaksanaan Muktamar dilaksanakan pasca pilkada dan sebelum 2021.

”Kenapa kok setelah pilkada, sebab mayoritas pengurus di daerah masih mau fokus untuk pemenangan di pilkada,” kata Didik.