Rabu, 13 Mei 2026

Berita Surabaya

Respons DPRD Jatim terkait Penghapusan Ujian Nasional (UN) mulai 2021

DPRD Jawa Timur mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021.

Tayang:
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Parmin
surabaya.tribunnews.com/bobby constantine koloway
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih merespons rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) mulai 2021. 

SURYA.co.id | SURABAYA - DPRD Jawa Timur mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021.

Penghapusan UN menjadi momentum untuk mengubah paradigma belajar siswa.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menjelaskan bahwa selama ini fokus pendidikan siswa sedikit banyak untuk mempersiapkan UN.

Sehingga, beberapa materi hingga mata pelajaran di luar UN seringkali dikesampingkan.

"Selama ini, anak-anak difokuskan belajar untuk menghadapi ujian, bukan untuk mendapatkan nilai atau memiliki kemampuan," kata Hikmah kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (12/12/2019)

"Sehingga, materi yang tidak masuk UN, dianggap tidak penting. Padahal, materi itu belum tentu tidak penting untuk kehidupan siswa kelak," katanya.

Dengan dihapuskan UN, pihaknya berharap pendidikan juga akan mengutamakan pengembangan karakter siswa.

Hikmah yang juga politisi PKB ini berharap pendidikan harus bisa memberikan tatanan nilai dan membentuk perilaku.

Standar penilaian yang selama ini menjadi evaluasi pembelajaran diharapkan bisa menjadi dasar pengembangan siswa di samping standar kelulusan.

"Misalnya, ada anak A tidak bisa bekerja dalam tim. Maka guru memiliki kewajiban menaikkan soft skill agar siswa bisa belajar bekerjasama," katanya.

Hikmah menjelaskan bahwa penghapusan UN bukan merupakan agenda baru namun merupakan wacana lama.

Sebab, selama ini UN dinilai sebagai proses tidak berkeadilan.

"Sebenarnya tidak adil ketika kompetensi siswa dinilai dari alat tes melalui UN. Hasil belajar selama bertahun-tahun tidak cukup hanya diukur melalui UN," katanya.

Sebab menurutnya, pelaksanaan UN bisa juga bermasalah. Adanya permasalahan dalam UN akan mempengaruhi nilai ujian.

Sehingga, hal ini tentu tidak bisa menggambarkan hasil proses belajar mengajar selama bertahun-tahun di sekolah.

"Misalnya, saat UN siswa sedang sakit dan suasana ramai maka tentu hasilnya kurang optimal," katanya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved