Single Focus

Pemerintah Perlu Perjelas Status Kepegawaian GTT dan PTT

Permasalahan Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) merupakan sebuah lagu lama.

Pemerintah Perlu Perjelas Status Kepegawaian GTT dan PTT
surya.co.id/delya octovie
Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi. 

SURYA.co.id, SURABAYA - Permasalahan Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) merupakan sebuah lagu lama.

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi, turut menyadari hal tersebut.

Menurutnya, permasalahan utama GTT dan PTT adalah ketidakjelasan status mereka.

Pasalnya, yang merekrut mereka zaman dulu bukan dari pemerintah pusat, melainkan skeolah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan lain-lain.

"Persoalannya kan ketika mereka dulu masuk rekrutmennya belum menggunakan standar yang ditetapkan pemerintah. Sehingga, ketika masuk sekolah dan sekian tahun mengabdi, akhirnya nasibnya tidak jelas," tutur Martadi, Senin (4/11/2019).

Ia melanjutkan, di UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri, hanya disebutkan dua kategori pegawai negeri, yakni ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tidak ada kategori GTT maupun PTT di sana.

"Pertanyaannya adalah, lalu GTT dan PTT ini masuk yang mana? Inilah sebenarnya yang perlu dicarikan solusi. Apakah mereka perlu tes ulang untuk jadi ASN atau bagaimana. Karena untuk jadi ASN otomatis harus ada standarisasi," jelasnya.

Sebagai solusinya, pemerintah, kata Martadi, harus mempertimbangkan aspek pengabdian GTT dan PTT sebagai salah satu variabel.

Apakah mereka yang memenuhi syarat bisa jadi ASN, atau setidaknya dikelompokkan jadi PPPK.

Halaman
12
Penulis: Delya Octovie
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved