Tujuh Hari Berturut-turut, Kantor DPRD Jember Jadi Sasaran Unjuk Rasa Berbagai Elemen

SURYA.co.id | JEMBER - Sudah tujuh hari lamanya, DPRD Jember menjadi sasaran demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat.

Demo hari ketujuh terjadi pada Selasa (1/9/2019) dari Aliansi Mahasiswa Jember.

Dari catatan Surya, demonstrasi di Jember secara beruntun terjadi mulai Senin (23/9/2019) lalu.

Pekan lalu, mulai hari Senin hingga hari Jumat, gelombang demonstrasi terus berjalan. Jeda hanya di hari Sabtu dan Minggu. Demonstrasi kembali terjadi pada Senin (30/9/2019) yang dilakukan oleh ribuan orang petani.

Kemudian, ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Jember kembali turun jalan. Selama tujuh hari itu, gedung DPRD Jember menjadi sasaran aksi terus menerus.

Walhasil, anggota DPRD Jember yang baru dilantik pada 21 Agustus lalu, juga harus mengikuti 'kuliah' bersama mahasiswa dan petani. Mereka selalu menemui pada pendemo saat pendemo berkunjung ke gedung dewan.

Pun dalam aksi yang terjadi pada Selasa (1/10/2019) saat mahasiswa mendatangi gedung dewan. Aksi di hari ketujuh terbilang menelan waktu aksi terlama. Aksi dimulai pukul 10.00 Wib, dan berakhir menjelang pukul 15.00 Wib. Mahasiswa bertahan cukup lama di gedung dewan.

Sebab mahasiswa menginginkan seluruh peserta aksi masuk dan bertemu anggota dewan. Di sisi lain, ruang pertemuan gedung dewan tidak mencukupi untuk menampung semua pendemo. Setelah beberapa kali negosiasi, akhirnya unsur pimpinan dewan yang menemui mahasiswa di pelataran depan pintu masuk gedung dewan. Unsur pimpinan dewan ikut lesehan bersama pendemo.

Unsur pimpinan dewan yang menemui mahasiswa antara lain ketua dan wakil ketua DPRD Jember, ketua fraksi, ketua komisi, juga beberapa ketua alat kelengkapan dewan.

Selama negosiasi berlangsung, beberapa kali terjadi aksi dorong antara mahasiswa dan polisi. Aksi saling dorong terjadi pertama kali di depan pintu gerbang DPRD Jember sisi barat. Mahasiswa belum dibolehkan masuk ke pelataran gedung dewan. Karena mahasiswa memaksa, akhirnya aksi saling dorong terjadi.

Setelah ada negosiasi dengan Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal, mahasiswa boleh masuk ke pelataran dewan. Kembali di pelataran depan pintu masuk, aksi saling dorong juga terjadi. Sebab mahasiswa menginginkan semuanya masuk ke gedung dewan. Meskipun setelah beberapa jam berlangsung, akhirnya unsur pimpinan dewan yang menemui mereka.

Dalam aksinya kali ini, Aliansi Mahasiswa Jember menyerukan tujuh tuntutan. Pertama, meminta penghentian segala bentuk represif dan kriminalisasi gerakan aksi pelajar, mahasiswa, dan rakyat. Kedua, menolak RUU Pertanahan. Ketiga, mendesak pemerintah pusat untuk segera menanggulangi bencana dan menyelamatkan korban, tangkap, dan adili pengusaha dan korporasi pembakaran hutan, serta cabut dan hentikan HGU dan hentikan pemberian izin baru bagi perusahaan besar perkebunan.

Keempat, mendesak pemerintah menerbitkan Perppu terkait UU KPK. Kelima, menarik seluruh komponen militer, dan usut tunta pelanggaran HAM, membuka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua. Keenam, menuntaskan pelanggaran HAM, dan HAM berat, serta adili penjahat HAM. Ketujuh, mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Seluruh tuntutan itu disampaikan kepada pemerintah melalui DPRD Jember. "Anggota dewan harus meneruskan aspirasi mahasiswa dan rakyat Jember ke pemerintah pusat, termasuk DPR RI. Apalagi anggota dewan juga kader dan pengurus partai yang memiliki wakil di DPR RI. Mari kawan-kawan semua, oligarki ini harus dilawan," ujar pendemo, Zulfikar.

Aksi berakhir setelah unsur pimpinan DPRD Jember menemui para mahasiswa. Tidak hanya menemui, namun anggota dewan juga membuat pernyataan di atas kertas. Surat kesepakatan itu berbunyi, anggota DPRD Jember menyepakati, mendukung, dan akan melayangkan surat resmi kepada DPR RI terkait tuntutan Aliansi Mahasiswa Jember.