Pilkada Sidoarjo 2020

KPU dan Pemkab Sidoarjo Belum Sepakat Soal Anggaran Pilkada

KPU dan Pemkab Sidoarjo belum sepakat atas besaran dana yang dialokasikan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020

KPU dan Pemkab Sidoarjo Belum Sepakat Soal Anggaran Pilkada
surya.co.id/samsul hadi
Ilustrasi - Pekerja sedang merangkai kotak suara di gudang logistik KPU Kota Blitar, Jl Cemara, Kota Blitar, Kamis (14/2/2019). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Dana untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo belum jelas hingga sekarang. Bahkan, agenda penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pilkada antara Pemkab dan KPU Sidoarjo, Selasa (1/10/2019) pun gagal dilaksanakan.

Penyebabnya, KPU dan Pemkab Sidoarjo belum sepakat atas besaran dana yang dialokasikan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020 mendatang.

"Penandatanganan NPHD itu awalnya memang dijadwalkan hari ini, tapi batal. Karena besarannya masih dibahas," ujar Ketua KPU Sidoarjo M Iskak.

Kondisi ini juga menjadi persoalan tersendiri karena dalam regulasi di PKPU, hari ini merupakan batas terakhir penetapan NPHD. Iskak pun mengaku belum bisa berbuat apa-apa tentang itu.

"Kami akan konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Timur," jawabnya.

Sejatinya, KPU Sidoarjo sudah sejak beberapa waktu lalu mengajukan anggaran pilkada 2020 ke Pemkab Sidoarjo. Nilainya mencapai Rp 63 miliar.

Jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan anggaran pilkada tahun 2015 yang berkisar Rp 36 miliar. Menurut Iskak, anggaran lebih banyak karena banyak pula yang harus dilaksanakan.

Seperti gaji bagi tenaga ad hoc, termasuk PPK, PPS, serta KPPS. KPU juga harus menyiapkan sarana prasarana pemilihan, seperti bilik suara, dan sebagainya.

"Hitung-hitungan kami, angkanya mencapai Rp 63 miliar. Nah, jika tidak dipenuhi, tentu bakal ada pemangkasan atau pengurangan program. Bisa terkait sosialisasi, kampanye, atau lainnya," sebut dia.

Beberapa waktu lalu, dari hasil pembahasan bersama Pemkab Sidoarjo, dana yang disetujui dikucurkan lewat hibah untuk KPU sekitar Rp 61 miliar. Tapi belum jelas, kapan ditetapkan.

Di sisi lain, bulan depan tahapan Pilkada Sidoarjo sudah berjalan. Karena penetapan NPHD molor, tentu juga akan berdampak pada tahapan Pilkada.

Terpisah, Sekda Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan bahwa anggaran pilkada masih dibahas. Rencananya, kebutuhan KPU itu bakal dirapatkan antara badan anggaran (banggar) DPRD Sidoarjo dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

Menurut dia, bakal diusahakan secepatnya selesai dan dipastikan besarannya. "Akan dipastikan secepatnya," jawab Zaini.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved