Ortu Keluhkan Mahalnya Seragam Batik SMPN di Jombang

SURYA.co.id | JOMBANG - Keluhan orang tua atau wali murid terkait mahalnya harga seragam batik dan seragam khas untuk siswa SMP Negeri di Kabupaten Jombang terus bermunculan.

Setidaknya keluhan disampaikan orang tua atau wali murid siswa SMP Negeri 5 Jombang.

Orang tua (ortu) atau wali murid yang enggan disebut namanya ini mengeluhkan harga seragam batik yang harus dibayar ke pihak sekolah, yang total mencapai Rp 1 juta lebih.

Sudah begitu, tidak ada tanda terima atau kuitansi. "Saya bayar Rp 1.1600.000 untuk kain seragam batik plus ongkos jahitnya," kata ortu ini, Kamis (26/9/2019).

Menurutnya, biaya jahit itu juga untuk ongkos jahit seragam yang kainnya gratis dari Pemkab Jombang.

"Walaupun mahal, saya lunasi semua kebutuha anak saya, karena saya khawatir anak saya minder di sekolah," kilahnya.

Diketahui, selain kain seragam batik yang diadakan sekolah, para siswa juga mendapatkan kain bukan batik gratis dari Pemkab Jombang.

Menurut ortu siswa SMPN 5 ini, total biaya Rp 1.160.000 itu untuk satu stel kain seragam batik plus ongkos jahitnya. Biaya sebesar itu termasuk ongkos jahit untuk seragam gratis dari pemkab.

Kendati biaya seragam batik dan ongkos jahit sudah dilunasi, namun ortu maupun siswa tidak pernah mendapat kuitansi.

Terkait tidak diberi kuitansi ini, menurut ortu ini, sudah pernah ditanyakan ke pihak sekolah. Namun dijawab tidak perlu kuitansi. "Katanya cukup dicatat di buku saja," tutur ortu ini.

Yang juga dikeluhkan, meski sudah lama dilunasi, namun sampai sekarang, seragam dari pemkab juga belum jadi. "Hanya seragam batik yang sudah jadi, sehingga anak-anak masih menggunakan seragam lama," katanya.

Kepala SMPN 5 Jombang, Bambang Widjanarko mengaku pihaknya memang tidak memberikan kuintasi, karena takut salah.

"Kami akui tidak ada kuitansi. Kami sejak awal, saat rapat, sudah kami sampaikan di hadapan wali murid, kejaksaan dan kepolisian, tidak ada kuintasi meskipun uang sudah dibayarkan," terang Bambang.

Bambang berkilah, tak diberikannya kuitansi itu karena pihaknya tidak mau disalahkan. Dia beralasan, sekolah hanya menjalankan prosedur yang ada.

"Sejak dulu dan selamanya memang tidak akan pernah memberikan kuitansi. Justru kalau ada tanda tangan bukti pembayaran, kita salah, karena dinilai menjual barang atau apa begitu," kilah Bambang.