Emil Dardak Ajak Golkar Kawal Program Pemerintah: Kaya Pengalaman dan Punya Sejarah Panjang

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengajak Partai Golkar ikut mengawal pemerintahan Provinsi lima tahun ke depan.

Utamanya, bagi para dewan baru Partai Golkar yang baru terpilih pada pemilu 2019.

Mengingat, Golkar selama ini telah memiliki pengalaman panjang dalam mengawal pemerintahan di berbagai kepemimpinan.

Termasuk saat mengawal program pemerintahan Khofifah-Emil di awal periode.

Hal ini disampaikan Emil saat membuka acara Peningkatan Kapasitas Kader Partai Golkar sebagai Anggota FPG DPRD Provinsi Jawa Timur dan Anggota FPG DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Sidoarjo, Sabtu (14/9/2019) malam.

"Fraksi Partai Golkar ini menurut saya masih seger karena baru dilantik. Partai ini juga punya sejarah panjang dan partai yang gak ada matinya," ungkap Emil Dardak.

Dengan adanya dukungan ini, Emil Dardak berterimakasih.

"Pada kesempatan ini kami berterimakasih, karena telah mendapatkan dukungan dari Partai Golkar," jelasnya.

Kerjasama selama ini, kata Emil telah terjalin dengan baik mulai sebelum dilantik hingga pasca dilantik menjadi Wagub Jatim mendampingi Gubernur Khofifah Indar Parawansa periode 2019-2024.

"Mudah-mudahan semangat baik ini terus berlanjut sampai 2024. Kami juga punya tanggung jawab program Nawa Bhakti Satya ini. Program ini tidak bisa berjalan tanpa ada dukungan dari Partai Golkar," pungkasnya.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Plt Ketua DPD Golkar Jatim, Zainudin Amali menegaskan bahwa anggota dewan menjadi kepanjangan partai.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajaran kalau garis perjuangan fraksi di dewan harus selaras dengan garis pandangan Golkar.

"Ketika terpilih, jangan sampai terpikir karena kehebatannya sendiri. Kalian terpilih sebagai dewan karena partai," tegas ZA (sapaan Zainudin Amali) pada sambutannya yang disambut tepuk tangan peseerta pertemuan.

Oleh karena itu, ZA menilai wajar anggota dewan harus patuh terhadap partai.

"Kebijakan yang dilakukan di masing-masing tingkatan dewan harus sesuai garis kebijakan partai," kata ZA yang juga Anggota DPR RI ini kembali menegaskan.

ZA menjelaskan beberapa contohnya. Di bidang pemerintahan provinsi misalnya, ZA meminta Golkar ikut mengawal pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.

"Garis kita jelas. Untuk DPRD Jatim, garis DPD Golkar berkomitmen lima tahun kedepan mengawal pemerintahan provinsi," kata ZA.

Sebagai partai pengusung Khofifah-Emil, Golkar memiliki kewajiban untuk mengawal program pemerintahan.

"Kewajiban partai bukan sekadar memenangkan, namun juga bertanggung jawab menjaga pemerintahan," tegasnya.

"Sehingga, kalau ada yang belok, kita luruskan. Ini menjadi kontrak kita," terangnya.

Sekalipun demikian, ZA meminta pimpinan fraksi tetap kritis.

"Sehingga, tolong pemerintah provinsi membangun komunikasi dengan Golkar agar kami tahu tujuan dari program pemerintahan," jelasnya dihadapan peserta yang juga dihadiri oleh Emil tersebut.

Apalagi, Jatim juga menjadi atensi dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

"Pak Airlangga akan mengecek ke Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana posisi pasukan kita?," jelasnya.