Fadli Zon Ditolak Datang ke Asrama Mahasiswa Papua, Terbentang Tulisan di Pagar Asrama

Rombongan Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Ditolak datang ke Asrama Mahasiswa Papua

Yang ada di Jalan Kalasan, Tambaksari, Surabaya

Tampak di depan pagar asrama

Terdapat tulisan terbentang 

-----------------------------------------------

SURYA.co.id | SURABAYA - Rombongan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon harus membatalkan niatnya bertemu dengan penghuni Asrama Mahasiswa Papua.

Pasalnya, Fadli Zon dan rombongannya tak bisa masuk. Mereka hanya bisa melihat asrama dari depan pagar saja.

Sebab, tak ada satupun mahasiswa penghuni asrama tersebut keluar. 

Rombongan itu tiba menggunakan mobil Alphard hitam di Asrama Mahasiswa Papua sekitar pukul 11.33 WIB.

Mereka hanya sekitar 5 menit saja di depan asrama tersebut.

• Kunjungan DPR RI ke Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Gagal, Gara-gara Penghuni Tak Bukakan Pagar

• Inilah Tokoh yang Diduga Terlibat Kerusuhan di Manokwari, Elite PDIP : Bawa Isu Papua Merdeka

• Terkait Insiden Mahasiswa Papua, Khofifah Gelar Pertemuan Tertutup dengan Fadli Zon dan DPR RI

Di pintu pagar asrama, sebuah kertas bertuliskan 'Siapapun Yang Datang Kami Tolak' terpampang.

Karena tidak ada yang menemui dan tidak dibukakan pagar asrama, Fadli Zon dan rombongannya bertolak menemui Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Sebelumnya, setiba di depan pintu pagar asrama, pintu tengah mobil terbuka dan dua pria berjalan beriringan menuju ke depan pagar berteralis besi yang didesain berpilin.

Dua orang itu, satu di antaranya mengenakan kemeja batik lengan pendek bermotif gambar fauna burung elang dengan dominasi warna biru muda.

Sedangkan seorang lainnya, yang tampak mengenakan setelan jas formal tampak berjalan tertatih dibantu pegangan tongkat di belakang pria sebelumnya.

• Video Penyebab Kerusuhan di Manokwari Dihapus, Berisi Hoaks 43 Mahasiswa Papua Ditangkap

Keduanya berdiri menghadap ke depan pagar asrama yang dalam posisi tertutup.

Mereka tampak menempelkan layar ponsel ke daun telinga seperti sedang menelepon seseorang.

Tak sampai lima menit kemudian, mereka beranjak dari tempat mereka berdiri sebelumnya, lalu kembali lagi ke arah mobil alphard yang mereka naiki tadi terparkir.

Di dalam mobil, ternyata di samping kiri sopir duduk Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengenakan kemeja batik yang juga sibuk menengok-nengok ke arah pagar asrama.

Fadli Zon tidak turun ke jalan seperti dua rekannya tadi Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PDIP Jimmy Demianus Ijie S, dan Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi Partai Gerindra, Steven Abraham.

Jimmy Demianus Ijie mengakui rencana kunjungannya ke asrama tersebut gagal.

• Kerusuhan di Manokwari Diduga Massa Terprovokasi Penangkapan Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang

"Hari ini kami ingin kita bertemu dengan mereka bukan berarti gagal. Ini kesempatan yang tertunda saja," katanya, Rabu (21/8/2019).

Lagi pula ia mengakui kedatangan rombongannya terbilang dadakan.

Sehingga besar kemungkinan itu menjadi sebab bagi para penghuni asrama enggan membukakan pintu.

"Karena kami pun datang tiba-tiba mungkin kami akan kembali dan mempersiapkan lagi," jelasnya.

Namun ia akan berusaha menemui mereka dengan berbagai cara, termasuk menggunakan pendekatan adat.

"Kami tetap akan mengupayakan dengan cara-cara pendekatan adat untuk bertemu dengan mereka," jelasnya.

Jimmy paham betul tipikal orang Papua yang lazim menyelesaikan berbagai masalah menggunakan pendekatan adat.

"Karena kalau di papua, orang merasa malu itu, harus ditebus, harus dibayar gitu dan bayarannya mahal," tukasnya.

Rencananya Jimmy bersama rombongan akan kembali lagi ke Jakarta, untuk merembukkan hal ini.

Sebelum nantinya akan kembali lagi ke Surabaya untuk berkomunikasi secara langsung dengan para penghuni asrama.

"Jadi mohon maaf ya kami kembali dulu, kami bicarakan dengan internal kami di Jakarta, lalu kembali lagi di Surabaya," pungkasnya.

Fadli Zon ketemu Khofifah

Rombongan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga Ketua Tim Otonomi Khusus (Tim Otsus) beserta para anggota Tim Otsus tiba di Gedung Negara Grahadi, Rabu (21/8/2019).

Kedatangan Fadli Zon dan rombongan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Irjen Pol Luki Hermawan dan juga Wagub Emil Elestianto Dardak.

Selain Fadli Zon anggota Tim Otsus yang hadir di antaranya Michael Watimena dari Fraksi Partai Demokrat, Willem Wandik dari Fraksi Demokrat dan juga Steven Abraham dari Fraksi Partai Gerindra. Total ada sebanyak 16 orang anggota DPR RI yang bertandang ke Grahadi.

"Selamat datang Pak, mari langsung ke dalam," kata Khofifah.

Pertemuan digelar tertutup di ruang kerja Gubernur Jawa Timur. Sejumlah pejabat Pemprov Jatim juga mendampingi.

Sebelum memulai pertemuan tertutup, Willem Wandik sempat mengutarakan maksud dan tujuan dari kedatangan para rombongan ke Jawa Timur.

Tujuan utamanya adalah untuk menelusuri tentang insiden mahasiswa Papua yang terjadi di Surabaya maupun di Malang.

"Kami ingin mengetahui yang sebenarnya terjadi terkait insiden mahasiswa Papua di Jawa Timur. Dari pada kami mendengar ata membaca lewat internet, maka kami lebih baik langsung datang ke sini untuk mencari informasi yang sebenarnya," kata Willem.

Awal mula kerusuhan di Manokwari

Gedung DPRD Papua Barat dibakar oleh massa, Senin (19/8/2019).

Polisi menyebut, pembakaran tersebut diduga karena massa terprovokasi akun yang menyebarkan info hoaks di media sosial.

Hoaks tersebut berisi penangkapan mahasiswa Papua di Kota Surabaya dan Kota Malang dianggap diskriminasi.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Senin siang.

"Mereka boleh dikatakan cukup terprovokasi dengan konten yang disebarkan oleh akun di medsos terkait peristiwa di Surabaya," ujar Dedi.

Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi.

Bahkan, termuat praktik rasisme di sana.

Padahal, Dedi memastikan bahwa penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum.

Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua.

Kemudian polisi memeriksa beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama.

Karena tidak menemukan unsur pidana, kepolisian pun melepaskan mereka kembali.

Proses itu merupakan proses yang wajar dalam hukum.

"Peristiwa Surabaya sendiri sudah cukup kondusif dan berhasil diredam dengan baik. Tapi karena hal tersebut disebarkan oleh akun yang tidak bertanggungjawab, membakar atau mengagitasi mereka dan dianggap narasi tersebut adalah diskriminasi," ujar Dedi.

Kepolisian pun berharap warga Papua, baik yang ada di Pulau Papua maupun di penjuru Indonesia dapat menahan diri serta tidak terprovokasi, khususnya oleh pesan berantai di media sosial yang membentuk opini tertentu.

"Jangan terprovokasi oleh ulah oknum-oknum tertentu yang memang ingin membuat keruh keadaan," ujar Dedi.

Diberitakan, protes atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, masih berlanjut di Manokwari, Papua Barat, Senin pagi.

Aksi massa ini berunjung anarkis.

Pengunjuk rasa dengan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.

Selain Gedung DPRD, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.

Untuk menghentikan aksi anarkis tersebut, polisi terpaksa menembakan gas air mata.

Dedi memastikan, meski sempat terjadi kerusuhan, namun kepolisian dibantu TNI saat ini sudah berhasil mendinginkan massa di Manokwari.

Polri menerjunkan 7 SSK (Satuan Setingkat Kompi), sementara TNI menerjunkan 2 SKK untuk mengendalikan situasi di Manokwari.

"Untuk situasi, secara umum masih dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian, baik Polda Papua Barat serta Polres di sekitar Manokwari bersama-sama TNI. Konsentrasi massa saat ini masih ada di satu titik saja, titik lain berhasil dikendalikan," ujar Dedi.

Ketua DPRD tak menyangka

Ketua DPRD Papua Barat Peter Kondjol menyayangkan aksi unjuk rasa di Manokwari yang memprotes dugaan rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, berakhir rusuh.

Bahkan, kerusuhan di Manokwari itu berujung pada pembakaran gedung DPRD Papua Barat.

Peter mengatakan, pihaknya tidak menyangka aksi tersebut berujung rusuh, padahal Manokwari itu dikenal sebagai kota yang aman, kondusif, dan toleran.

"Kami tidak menyangka atau mengira kondisi ini bisa terjadi. Saya dapat laporan dari Manokwari. Posisi saya saat ini masih di Sorong untuk mengikuti upacara agustusan. Besok saya akan ke Manokwari," kata Peter kepada Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Peter mengatakan, aksi ini merupakan imbas dari peristiwa dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Kemudian informasi tersebut disebar dengan nada provokatif melalui media sosial hingga akhirnya berujung kerusuhan di Manokwari.

Peter mengaku pihaknya mengetahui masalah yang terjadi di Malang dan Surabaya.

Pihaknya juga mendapat informasi bahwa masalah di Surabaya dan Malang diselesaikan dengan baik oleh aparat TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Kemudian sejumlah mahasiswa mengontak dirinya terkait rencana aksi unjuk rasa pada Senin di Manokwari untuk protes masalah di Surabaya dan Malang.

Peter pun mempersilakan mahasiswa untuk berdemo, tapi harus berlangsung dengan damai dan kondusif.

"Silakan demo, tapi harus damai. Itu pesan saya kepada adik-adik mahasiswa," kata Peter.

Namun, kenyataannya unjuk rasa berujung rusuh. Peter mengaku kaget aksi itu sampai pada pembakaran gedung DPRD Papua Barat yang merupakan simbol negara.

"Tapi hari ini berubah, malah terjadi pembakaran. Kami sayangkan kenapa ini bisa terjadi," katanya.

"Kami segera koordinasi dengan aparat keamanan. Kondisi sudah agak membaik, pihak TNI dan Polri berusaha meredam massa," kata Peter.

Peter mengatakan, pihaknya akan membentuk tim untuk membahas masalah ini demi mencari solusi yang tepat.

DPRD, kata Peter, akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri serta tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut.