Berita Nganjuk

Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Nganjuk Dirasa Kurang Maksimal

Pendirian Mal Pelayanan Publik tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih maju dan terbebas dari pungli

Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Nganjuk Dirasa Kurang Maksimal
SURYA.co.id/Ahmad Amru Muiz
Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Nganjuk 

SURYA.co.id | NGANJUK - Aktifitas Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kabupaten Nganjuk hingga kini dirasakan kurang maksimal. Ini diketahui setelah kegiatan layanan terhadap masyarakat di MPP belum seperti yang diharapkan.

Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, sekitar sebulan lalu dilakukan evaluasi dari MPP tersebut. Yakni tentang keseriusan pelayanan, tingkat kunjungan, sosialisasi dan sebagainya.

"Termasuk mana yang tidak serius di Mal Pelayanan Publik diharuskan keluar biar diganti yang lain," kata Marhaen, Minggu (11/8/2019).

Hanya saja, ungkap Marhaen, sampai saat ini belum ada tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut.

"Silahkan ditunggu saja, mungkin nanti kami akan konfirmasi lagi terkait hal itu," ucap Marhaen.

Seperti diketahui, MPP Kabupaten Nganjuk yang terletak di Jalan Brantas, Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk telah diresmikan oleh Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat pada 30 April 2019 lalu.

Pendirian MPP tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih maju dan terbebas dari praktik pungutan liar, serta mempermudah masyarakat dalam mengurus sesuatu hal.

Setidaknya ada 34 bentuk pelayanan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Nganjuk. Namun, untuk tahap awal pelaksanaan akan difasilitasi sebanyak 21 bentuk pelayanan publik.

Diantaranya, sebelas instansi di luar Pemkab Nganjuk yang membuka layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yakni Kepolisian Resor Nganjuk (Pelayanan SKCK ), Bank Jatim (Tabungan Siklus Pensiun), Bank BRI (Pelayanan Kredit dan Simpan Pinjam), Kantor Kementrian Agama (Surat nikah, Cerai, dan lain sebagainya), BPJS Kesehatan (Memfasilitasi kesehatan), BPJS Ketenagakerjaan (Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), BPN/ATR (Penghapusan Hak Tanggungan/Roya dan Sertifikat Tanah), KP2KP/Pajak (Pembuatan NPWP, Pelaporan SPT Masa dan Tahunan serta Pembuatan Kode Billing), PT. TASPEN (Pensiun, Tabungan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan), Samsat Corner ( Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Kendaraan) dan PT Jasa Raharja (Pengajuan Santunan).

Adapun instansi Pemkab Pemkab Nganjuk, akan memberikan layanan di bidang Penanaman Modal dan PTSP (Perizinan usaha, dan lain-lain), Dinas Lingkungan Hidup (Izin lingkungan, Izin penggunaan RTH, Izin Penggunaan Tepi Jalan dan sebagainya), Dinas Perkim dan Pertanahan (Rekomendasi Siteplan Perumahan), Dinas PUPR (Pelayanan Informasi Tata Ruang), Dinas Naker, Koperasi dan UM ( Pembuatan AK1/ Kartu Kuning dan ID Rekom Pekerja Migran Indinesia ), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(Pelayanan KIA, Kartu Keluarga dan Perakaman e-KTP), Badan Pendapatan Daerah (Permohonan Surat Keterangan NJOP, Permohonan Salinan SPPT dan lain sebaginya), Dinkes (Pelayanan Kartu Sehat), PDAM (Pembayaran Rekening,Pemasangan Sambung Baru dan Pengaduan) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Pengawasan CCTV dan Jaringan).

Mal Pelayanan Publik (MPP) ini selaras dengan komitmen Pemkab Nganjuk mendekatkan diri kepada masyarakat, membentuk zona integritas dan meningkatkan layanan prima.

MPP tersebut nantinya berintegrasi secara Online Single Submission (OSS), atau perijinan usaha secara online sehingga kami akan menguatkan layanan berbasis teknologi informasi atau e-service.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved