Berita Kediri

Prof Dr Mahfud MD Usulkan pada Pilpres 2024 Presidential Threshold harus Diturunkan, ini Alasannya

Pakar hukum Prof DR Mahfud MD telah memberikan masukan kepada Presiden Jokowi harus mengubah ketentuan presidential threshold 20 persen.

Prof Dr Mahfud MD Usulkan pada Pilpres 2024 Presidential Threshold harus Diturunkan, ini Alasannya
SURYAOnline/Didik Mashudi
Prof DR Mahfud MD menjadi pembicara Seminar Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2019 di Kampus Uniska Kediri, Minggu (14/7/2019). 

SURYA.co.id | KEDIRI - Pakar hukum Prof DR Mahfud MD telah memberikan masukan kepada Presiden Jokowi pada tahun pertama pemerintahannya periode kedua harus mengubah ketentuan presidential threshold 20 persen menjadi sama dengan parlementiary threshold.

"Setiap parpol yang punya kursi sah di DPR boleh mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri," tandas Prof DR Mahfud MD saat menjadi pembicara Seminar Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2019 di Kampus Uniska Kediri, Minggu (14/7/2019).

Dia menjelaskan, ketentuan presidensial treshold jangan dipatok seperti sekarang sebesar 20 persen.

"Kalau dipatok seperti sekarang jauh sebelumnya sudah mengelompok. Tidak ada saingan lagi. Orang yang bagus dipotong sehingga calonnya tinggal dua," ungkapnya.

Akibat ketentuan dari presidensial treshold ini telah mengakibatkan pembelahan yang luar biasa. Sehingga ketentuan itu harus diganti setiap parpol yang sudah terbukti dan teruji didukung oleh rakyat boleh mencalonkan.

"Parpol yang teruji dan didukung rakyat ini parpol yang ikut pemilu sebelumnya dan mendapatkan 4,5 persen kursi di DPR," jelasnya.

Sehingga untuk pilpres pada 2024 hanya parpol yang punya kursi minimal 4,5 persen di DPR yang boleh mengajukan calonnya.

"Ketentuan ini harus dibahas pada tahun pertama pemerintahan baru atau 2020 harus mulai dibahas," tambahnya.

Karena jika ketentuan ini dibahas menjelang pelaksanaan pemilu dikhawatirkan muncul permainan politiknya yang kental.

"Kalau ada yang ingin menguji di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dilakukan pada 2022. Sehingga pada 2023 masalah prinsip sudah selesai tidak ada yang dipertentangkan dan pemilu 2024 berjalan lancar," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Didik Mashudi
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved