Progress Lambat, Anggaran Pembebasan Lahan Untuk Frontage Road Sidoarjo Ditambah Rp 100 Miliar

SURYA.co.id | SIDOARJO - Anggaran pembebasan lahan untuk frontage road di Sidoarjo kembali ditambah. Melalui dokumen PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) 2019, Pemkab Sidoarjo mengalokasikan dana Rp 100 miliar lagi untuk pembebasan lahan.

Ditambah anggaran sebelumnya sebesar Rp 150 miliar, berarti hanya untuk tahun 2019 ini saja total dana yang digelontor ke frontage road mencapai kisaran Rp 250 juta.

Dalam dokumen keuangan yang disampaikan oleh Pemkab ke DPRD Sidoarjo, nilai PAK 2019 jauh lebih besar dibanding nilai APBD 2019. Nilai PAK Tembus Rp 5,3 triliun, di atas APBD yang besarnya Rp 4,8 triliun.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, Agoes Boedi Tjahjono, ada tiga hal yang menjadi prioritas dalam penganggaran di PAK ini.

Yakni infrastruktur, ekonomi, serta pemerintahan dan kemasyarakatan. Di sektor infrastruktur, penganggaran besar salah satunya adalah untuk frontage road yang nilainya mencapai Rp 100 miliar.

"Dengan adanya tambahan dana sebanyak itu, targetnya tahun ini pembebasan lahan untuk frontage road harus tuntas," ungkap Agoes.

• Pemkab Sidoarjo Akan Taksir Ulang Harga Lahan untuk Frontage Road

Sementara di lapangan, sebagian proses pembebasan lahan masih berkutat pada pembuatan peta bidang. Setelah itu baru dilakukan pengukuran, appraisal, dan pembayaran.

Termasuk pembebasan lahan tahun lalu yang sempat terhambat karena ada penolakan dari warga terkait nilai appraisal, sejauh ini juga belum tuntas. Ratusan bidang tanah harus proses ulang mulai peta bidang, pengukuran, dan apraisal.

Melihat kondisi itu, kalangan DPRD Sidoarjo terus mendesak pemerintah agar lebih getol dalam menyelesaikan proses pembebasan lahan untuk frontage road.

"Tentang penambahan anggaran untuk frontage road, dewan tidak ada masalah. Berapapun, asal real untuk kebutuhan pembebasan lahan dan pembangunan jalan pengurai macet dari Waru sampai Buduran itu, akan disetujui oleh dewan," jawab Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, Kamis (27/6/2019).

Disebutnya, program pembangunan frontage road sepanjang 9,2 kilometer itu juga sevisi dengan dewan, sehingga terus didorong agar segera tuntas.

"Yang kami pertanyakan justru schedule atau tahapan pelaksanaan yang selama ini kerap tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," lanjut Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan.

Dalam kesepakatan di pembahasan APBD 2019, target pembangunan frontage road tahun ini adalah penyelesaian pembebasan tanah yang berbarengan dengan tahap awal pembangunan fisik.

Kemudian pembangunan fisik dilanjutkan tahun 2020 sehingga akhir tahun depan, jalan sudah bisa dioperasikan. Untuk mengurai kemacetan sepanjang Waru, Gedangan, dan Buduran yang semakin hari semakin parah.

"Sekarang ini, harusnya progres pembebasan lahan sudah maksimal sehingga dalam PAK tinggal pengalokasian dana tambahan untuk ganti-rugi. Tapi nyatanya, belum ada tanda-tanda ke sana," keluh politisi PKB tersebut.