Berita Surabaya

Seusai PPDB SMA 2019, Sekolah Menantikan Juknis Program TisTas Gubernur Khofifah

Seusai PPDB SMA 2019, Program Gratis Berkualitas (TisTas) Pemprov Jatim tentunya menjadi perhatian banyak sekolah

Seusai PPDB SMA 2019, Sekolah Menantikan Juknis Program TisTas Gubernur Khofifah
surya.co.id/hayu yudha prabowo
Ilustrasi PPDB SMAN 

SURYA.co.id | SURABAYA - Seusai PPDB SMA 2019, kini sekolah harus segera menyiapkan rencana pembelajaran di tahun ajaran baru. Program Gratis Berkualitas (TisTas) Pemprov Jatim tentunya menjadi perhatian banyak sekolah karena sering disinggung Gubernur Khofifah.

Namun ternyata, hingga saat ini baik SMA/SMK negeri dan swasta belum menerima penjelasan terkait program TisTas tersebut. Plt Kepala Dindik Jatim, Hudiyono, menyatakan pihaknya akan segera melakukan sosialisasi secara resmi ke SMA/SMK negeri dan swasta dalam minggu ini.

Hudiyono mengatakan Gubernur Khofifah baru saja menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur petunjuk teknis program TisTas tersebut.

"Nantinya data siswa penerima TisTas akan kami ambil dari Dapodik, jadi tidak perlu mengajukan lagi," kata Hudiyono pada SURYA.co.id, Selasa (25/6/2019).

Ia menegaskan, program TisTas ini nantinya akan memberikan bantuan biaya SPP pada SMA/SMK negeri dengan besaran yang berbeda untuk tiap daerah.

"Besarannya sama seperti SE Gubernur sebelumnya yang berbeda tiap daerah. Intinya memberikan kebebasan pada sekolah dalam menggunakan SPP sesuai manajemen berbasis sekolah,"urainya.

Menurutnya, SPP yang ditentukan sekolah harus berdasarkan rancangan yang dibicarakan bersama antara kepala sekolah dan guru sehingga akan tersusun kebutuhan lokal bersama.

"Sekolah akan membuat program unggulan dan prioritas. Bisa pakai BOS dan TisTas, tapi dua anggaran tidak boleh untuk satu kegiatan. Jadi nanti akan kami perjelas SPP ini buat apa saja," urainya.

Khusus SMA/SMK negeri, ia menegaskan tidak boleh ada tarikan kolektif yang dilakukan komite untuk membantu pembiayaan pembelajaran.

"Sekarang yang boleh sumbangan, tapi tidak boleh kolektif, dilakukan secara pribadi dengan sepengetahuan komite," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved