PPDB SMA/SMK 2019 di Jatim Ditutup, Gubernur Khofifah Minta Maaf

"Akhirnya kita membuat perumusan dengan memberikan akomodasi pada siswa berpesrasi dengan persentasi 20 persen untuk jalur prestasi nilai UN kita hitung sebagai prioriras yang bisa kita terima.

Itu kita keluarkan Pergubnya," tegas Khofifah.

Dari Pergub Jatim tersebut Khofifah membuat sejumlah diskresi.

Yang membuat sistem PPDB Jatim tak hanya dilihat dari jarak dan zonasi saja.

"Jatim tidak berdasarkan jarak saja. Tapi ada jalur tidak mampu, jalur anak buruh, jalur kepindahan orang tua, jalur prestasi luar zona.

Bahkan kita masih berikan tambahan 20 persen di dalam zona untuk jalur prestasi UN.

Pergub ini sudah memberi ruang, ada diskresi gubernur untuk mengapresiasi prestasi UN di Jatim," tegas Khofifah.

Begitu juga untuk wilayah Kota Surabaya. Semula, sistem zonasi di Surabaya SMA negeri dibagi menjadi empat hingga lima zona.

Namun Khofifah membuat sistem zonasi SMA negeri di Surabaya menjadi hanya dua zona.

Namun meski begitu masih banyak wali murid yang menyampaikan protes dan kekecewaan.

Padahal pembagian dua zona adalah upaya maksimal untuk bisa tetap bisa mengakomodir masyarakat dan juga menaati aturan.

"Bahwa tidak semua tidak diterima, setiap tahun sebenarnya juga tidak bisa diterima semuanya. Karena kapasitas pagu SMA Negeri hanya 35 persen.

Sisanya kemana? Ya ke SMK negeri atau swasta, atau ke sekolah swasta," tandas gubernur yang juga pernah menjadi Menteri Sosial ini.

Untuk itu, dengan segala upaya yang sudah dilakukan Pemprov Jatim demi warga masyarakat Jawa Timur, Khofifah meminta semua bisa legowo dan saling menyatukan pemahaman.

"Kami mohon maaf jika tidak semua bisa terpenuhi keinginannya masuk SMA Negeri. Karena sebenarnya setiap tahun pun sejatinya begitu, sebab pagunya memang juga tidak nutut.