Berita Madiun

Kabupaten Madiun Jadi Tuan Rumah HUT Satpol PP, Damkar dan Satlinmas, Ini Pesan Bupati Kaji Mbing

Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas memiliki peran penting dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Kabupaten Madiun Jadi Tuan Rumah HUT Satpol PP, Damkar dan Satlinmas, Ini Pesan Bupati Kaji Mbing
surya.co.id/rahadian bagus priambodo
Perayaan HUT Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas dimeriahkan perlombaan defile. 

SURYA.co.id | MADIUN - Pemerintah Kabupaten Madiun menjadi tuan rumah perayaan HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-69, Pemadam Kebakaran ke-100, dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-57 tahun 2019.

Acara peringatan ulang tahun digelar di Alun-alun Rekso Gati, Kabupaten Madiun, Kamis (28/3/2019) pagi.

Perayaan ulang tahun kali ini, mengangkat tema tentang Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Satlinmas Guna Menyukseskan Pemilu Serentak 2019.

Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro mengatakan, sesuai dengan tema tahun ini, Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas memiliki peran penting dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

"Untuk Satpol PP, Damkar dan Satlinmas, semoga pada peringatan HUT ini, bisa menjadi awal kebangkitan dan semangat baru, marwah baru untuk bisa bekerja lebih baik dan profesional," kata Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing, Rabu (27/3/2019) sore, usai memeriksa kesiapan acara.

Menurut Kaji Mbing, Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas memiliki peran strategis dalam menyukseskan pemilu serentak 2019 yang akan digelar 17 April mendatang.

Satpol PP khususnya, akan membantu KPU dalam menyelenggarakan Pemliu serentak 2019, agar aman dan tertib.

"Jadi, eksekutornya adalah KPU, Satpol PP berada di belakangnya KPU, membantu KPU menyukseskan Pemilu. Membantu dalam hal apa pun, agar Pemilu sukses," paparnya.

Kaji Mbing menuturkan, di bawah kepemimpinannya yang baru, Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen agar tidak ada lagi opini mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) buangan.
Selama ini ada opini, Satpol PP merupakan OPD buangan.

"Komitmen kami, tidak boleh satu OPD pun di Kabupaten Madiun, yang teropinikan menjadi OPD buangan, OPD yang menjadi, katakanlah ASN yang kurang disiplin, kurang tertib, nakal, itu dibuang di situ. Kami tidak mengenal itu, artinya seluruh OPD di Kabupaten Madiun itu sama. Termasuk BPBD, dan Satpol PP," kata Kaji Mbing.

Halaman
12
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved