Tujuh Ribu Berkas Perkara Pidana di Jatim Belum Rampung Sebabkan Lapas Overload

SURYA.co.id | SURABAYA - Hingga saat ini, terdapat 7 ribu berkas perkara tindak pidana yang ditangani penyidik kepolisian dan kejaksaan di Jawa Timur. Dampaknya, lembaga pemasayarakatan atau lapas pun overload karena banyaknya tahanan. 

Hal itu terungkap saat anggota Komisi III DPR RI meninjau kinerja aparatur hukum dalam rangka kunjungan kerja (Reses) di Gedung Mahameru, Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Senin (18/2/2019).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, tujuan Reses saat ini adalah memantau penegakan hukum di Jawa Timur.

Saat ini pihaknya melihat para penegak hukum apakah sudah melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik. Rapat dimulai dari persoalan hukum dan HAM, naik ke Kejaksaan hingga ke Peradilan, BNN dan Poda Jatim yang berbicara mengenai persoalan tindak pidana umum dan lainnya. Ada banyak catatan-catatan wajah hukum dibidang kriminal di Jawa Timur.

"Catatan ini adalah tentang sekitar 7000 tindak pidana yang belum selesai ada di tangan Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan," ungkapnya.

Desmond menjelaskan pihaknya mempertimbangkan terkait 7000 kasus pidana yang belum terselesaikan itu masuk ke peradilan apakah nantinya diputus akan masuk ke Lapas atau tidak.

Dipaparkannya, mengenai hal ini tentunya bukan sekedar berbicara soal penegakan melainkan persoalan anggaran ditinjau dari segi kelayakan Lapas hingga biaya akomodasi selama tahanan berada di dalam tahanan tersebut.

"Kalau masuk (Peradilan) itu berarti ada 7000 penghuni baru di Lapas yang kini kondisi penghuni yang sudah Over Capacity," jelasnya.

Foto: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat kunjungan kerja (Reses) di Gedung Mahameru Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Senin (18/2/2019).