Berita Pendidikan Surabaya

Alasan PGRI Jatim Menolak Kebijakan Mendikbud Larang Sekolah Angkat Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berencana merekrut guru yang sudah pensiun untuk kembali mengajar di sekolah mereka dulu.

Alasan PGRI Jatim Menolak Kebijakan Mendikbud Larang Sekolah Angkat Honorer
istimewa
Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy berencana merekrut guru yang sudah pensiun untuk kembali mengajar di sekolah mereka dulu bertugas.

Langkah ini diambil sebagai solusi persoalan guru honorer yang jumlahnya terus bertambah.

Para guru pensiunan ini bakal bertugas sampai ada guru pengganti yang diangkat oleh pemerintah. Bukan yang direkrut para kepala sekolah.

Menanggapi hal ini, Ketua PGRI Jatim , Ichwan Sumadi mengungkapkan instruksi dari Mendikbud agar mempekerjakan guru pensiun untuk menutupi kekurangan baru dinilai tidak bijak.

Pasalnya kekurangan PNS selama ini bisa diatasi dengan pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) ataupun honorer.

" Jangan salahkan guru honorer masuk. Dipikir yang simple saja, kalau ada kebijakan yang pensiun dipekerjakan itu nggak efektif, dan pensiun ini waktunya istirahat. Kalau kayak begitu sampai kapan mereka dipekerjakan. Kami tidak setuju,"tegasnya.

Ia pun mengusulkan agar para GTT bisa diangkat menyusul, sebagai penghargaan. Bukan melalui tes karena GTT telah mengabdi puluhan tahun. Tanpa perlu melihat personal guru tersebut.

"Kalau sama-sama tua mending GTT yang sudah mengabdi puluhan tahun yang dipekerjakan dari pada pensiunan. Karena kalau GTT dihapus diarahkan kemana tenaganya,"ujarnya.

Apalagi saat ini untuk tingkat SMA/SMK di Jatim saja jumlah GTT mencapai 11.000 guru. Dan tidak semua GTT telah mendapat gaji yang layak.

"Hanya beberapa kota yang sudah peduli dengan memberikan honor setara UMR. Lainnya masih di kisaran ratusan ribu rupiah," ujarnya.

Apalagi seperti di Surabaya yang memiliki banyak GTT di tiap sekolahnya karena kebutuhan tenaga pengajar belum dipenuhi dengan PNS baru.

"Guru-guru itu kurang,lihat di lapangan itu kurang PNS dan banyak GTT menunggu pengangkatan. Presiden harusnya memikirkan hal ini, tidak perlu dipolitisir, yang pasti harus ada kepekaan untuk mengatasi kekurangan guru,"ujarnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved