Ketua DRPD Surabaya Tinjau Jalan Gubeng Ambles: Cium Ada Permainan Perizinan dan Lemahnya Pengawasan

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji meninjau lokasi Jalan Raya Gubeng yang ambles, Rabu (19/12/2108). Orang nomor satu di DPRD Surabaya ini ingin mengetahui kondisi jalan yang saat ini mirip jurang akibat ambles dengan kedalaman sekitar 10 meter dan panjang sekitar 50 meter.

Armuji pun mengaku mencium adanya aroma permainan perizinan dalam proyek pengerjaan basemen RS Siloam.

"Ini murni kesalahan konstruksi. Artinya, ada dugaan permainan perizinan yang harus ditelisik dan diusut tuntas," kata Cak Ji, sapaan akrab Armuji, begitu melihat dari jarak dekat lokasi jalan ambles.

Politisi PDIP yang menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Jatim ini mengamati kondisi amblesnya jalan. Dia mengaku tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jalan yang semula mulus selebar 12 meter itu tiba-tiba lenyap di sisi persis di depan RS Siloam.

Cak Ji menyebutkan bahwa amblesnya jalan tersebut juga akibat lemahnya pengawasan perizinan.

Menurutnya, pengawas perizinan dari pihak ketiga (kampus ITS) juga harus ikut bertanggung jawab. Karena, lanjutnya, tim pengawas dari kampus itu telah merekomendasikan untuk pengerjaan proyek tersebut.

Adalah RS Siloam yang tengah mengerjakan proyek baru perluasan RS. Rumah sakit internasional ini mengeruk lokasi proyek untuk pembangunan gedung basement.

Belum ada keterangan mengenai perluasan RS Siloam itu nantinya sampai berapa lantai sehingga perlu membuat basement. Informasi yang diterima, proyek perluasan RS internasional ini dikerjakan oleh PT Nusantara Konstruksi Engineering (NKE).

"Harus diusut tuntas permainan perizinan proyek yang bikin malu Surabaya ini. Perlu ditelisik, benarkan prosedur perizinan proyek di RS Siloam ini sudah sesuai aturan. Mulai berkas masuk hingga keluar IMB (izin mendirikan bangunan) harus diusut," tandas Cak Ji.

RS Siloam berencana membangun gedung baru dan memulai dengan membuat basement dengan cara mengeruk lokasi tersebut. Namun, proyek ini berbuntut amblesnya Jalan Raya Gubeng.

"Ada indikasi permainan perizinan untuk proyek perluasan RS Siloam ini. Saya mendapat banyak laporan bahwa permainan perizinan ini dilakukan oleh anak pejabat," tandas Cak Ji tak menyebut siapa yang dimaksud.

Karena itu, lanjut Cak Ji, mulai masuknya berkas hingga keluar IMB untuk proyek perluasan RS Siloam itu harus diusut tuntas. Bisa jadi, duga Cak Ji, izin yang dikeluarkan diproses dengan cara sulapan atau dipercepat.

Jika ini yang terjadi, kata Cak Ji, sangat patut disayangkan. Terutama tim yang khusus membidangi masalah konstruksi bangunan dan perencanaan. Tim ini pula yang memberi penilaian apakah pengajuan perizinan itu layak dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan, artinya langsung diikuti dengan pengerjaan proyek.

"Permainan perizinan yang sudah berlangsung lama ini harus diusut tuntas. Dimana pengawas dari Pemerintah yang dari kampus itu," tandas Ketua DPRD ini.

Cak Ji makin penasaran saat melihat dari lokasi jalan ambles. Jurang menganga itu mengancam rontoknya sejumlah gedung di sekitar RS Siloam. Bahkan sebagian bangunan toko Elizabeth dan Gedung BNI ikut rontok.

Dalam sidak kemarin, Cak Ji juga memberi semangat kepada petugas Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya yang bertugas di lokasi. Ketua DPRD ini juga menyapa pejabat dan karyawan BNI, yang gedung sisi depannya ikut rontok.

Tak Diizinkan
Cak Ji juga memaksa untuk turun ke lokasi yang paling dekat di titik ambles. "Saya akan pastikan, seperti apa konstruksi pembuatan basement yang menimbulkan masalah serius ini," kata Cak Ji.

Namun, pihak RS Siloam tidak mengizinkan Cak Ji masuk ke titik ambles. Ketidakkooperatifan RS swasta ini menurut Cak Ji mengindikasikan ada yang tidak beres dalam proyek tersebut. Menurut Cak Ji, insiden amblesnya jalan itu adalah keteledoran yang luar biasa.

Ketua DPRD ini juga cemas, karena saat ini juga tengah dikerjakan pembangunan basement Balai Pemuda. Jangan sampai ada insiden serupa. Karena itu, tim pengawas harus melaporkan kondisi terkini.

Cak Ji mengingatkan, untuk mengurus izin pembangunan proyek, memang perlu diawasi ketat. Misalnya, ada yang dokumen dan persyaratan sudah lengkap tetapi tidak dimudahkan. Sebaliknya, ada juga pemohon yang tidak lengkap dokumennya malah dipermudah.

Sepengetahuan Cak Ji, pengurusan perizinan harus melalui produser yang detail. Sehingga, setidaknya diperlukan waktu lima bulan, baru izin bisa keluar. Dan terjadinya amblesnya jalan akibat pengerjaan proyek ini, kata Cak Ji, mengindikasikan adanya keteledoran pemberi izin. (fai)