Kabupaten Madiun Siap Terapkan SPBE Menuju Smart City

SURYA.co.id|MADIUN - Guna memudahkan dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran, Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro, akan melakukan pendataan berbasis elektronik.

Tujuan dari pendataan ini, untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pendataan berbasis elektronik ini juga bagian dari upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang baru saja disahkan.

Kaji Mbing menuturkan, sistem pemerintahan berbasi elektronik akan memudahkan pelaksanaan setiap kebijakan dan mempercepat terwujudnya visi misi. Selain itu, juga memudahkan pengawasan, mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan.

Akan tetapi, untuk menuju ke arah itu, tidak serta merta dapat langsung diwujudkan. Sebab, sistem pemerintahan berbasis elektronik juga membutuhkan sarana dan sumber daya manusia yang mendukung.

Dikatakan Kaji Mbing, pemerintah Kabupaten Madiun harus memiliki data berbasis elektronik yang berkaitan dengan pemerintahan. Untuk mendapat data berbasis elektronik yang akurat serta terintegrasi tidaklah murah, namun ia yakin akan banyak bermanfaat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

1. Sejauh mana wilayah bapak/ibu sudah menerapkan konsep smart city untuk efisiensi dan meningkatkan pelayanan?

"Pelan-pelan, kami menuju ke arah itu. Kami sudah mulai melakukannya, dimulai dari yang terkecil. Seluruh data akan kami perbaiki, data kemiskinan, pengangguran, data tanah, data anak yatim. Semuanya akan berbasis elektronik dan semuanya akan terintegrasi,"

2. Apa saja langkah yang sudah dilakukan untuk mencapai konsep smart city di Kabupaten Madiun ?

"Yang kita lakukan pertama menaikan
elektabilitas birokrasi. Elektabilitas birokrasi itu harus tinggi, jadi masyarakat itu, dibiasakan tidak suudzon dengan birokrasi. Kalau elektabilitas birokrasi itu rendah, meskipun birokrasi bekerja sebaik apapun pasti dinilai jelek.

Elektabilitas itu diikuti dengan konstruksi birokrasi yang kokoh. Itu dimulai dari atas sampai bawah dan sebaliknya dari bawah sampai atas, tetap satu komando. Itu birokrasi yang kokoh, tidak ada komando dari lainnya, tentunya seluruh keputusan sudah
meperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial, asepk kemanan, dan aspek penting lainnya.

Keputusan akan seperti itu, tetap dalam satu kesatuan konstruksi birokrasi yang kokoh. Pertama kali yang dilakukan adalah memperkuat pondasi birokrasi. Konstruksi harus kita bangun dulu.
konsturksi birokrasi yang kokoh, setelahnya baru kemudian berbicara soal integrasi antar OPD.

Tidak bisa satu target itu menjadi beban satu OPD. Karena, benar satu OPD itu
leading sektornya satu hal, tetapi ada faktor lain yang menjadi penentu kesuksesannya program OPD itu. Faktor lain itu dari sisi lain yang bukan dari leading sektor OPD itu, akan menjadi leading sektor OPD lain. Makanya integrasi akan menjadi rohnya di sini. tidak ada OPD yang merasa sukses sendiri, karena yang membuat sukses ini suatu kebersamaan.

Dengan konstruksi birokrasi yang kokoh, Insyallah konstruksi kebersamaan itu akan tercipta juga. Baru selanjutnya bicara soal pelayanan publik. Seperti apa yang akan kita berikan.

Ada dua hal, yang pertama apa yang diinginkan masyarkat. Kita birokrasi harus memenuhi, namun ada regulasi yang tidak boleh ditabrak. Masyarakat ingin pelayanan yang cepat, tapi pelayanana cepat ini tidak tepat, jangan sampai seperti itu.