Upaya Yusril Utus MS Kaban Temui Rizieq Shihab Bahas 'Kontrak Politik', tapi Tak Direspons Prabowo

 SURYA.co.id | JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang ( PBB) pernah minta Prabowo Subianto mengundang pimpinan partai koalisi bahas draf koalisi.

Hal itu dilakukan jauh hari sebelum Yusril menyatakan bersedia menjadi kuasa hukum pasangan Jokowi-KH maruf Amin.

Namun, apa yang terjadi? Usulan Yusril ersebut tak pernah direspons Prabowo.

Poin yang akan disampaikan Yusril tersebut terkait nasib partainya.

Yusril menyarankan kepada Prabowo dan Sandi sebagai pimpinan koalisi untuk mengundang ketua partai koalisi Adil Makmur dan mendiskusikan format kerjasama politik.

Baca: Yusril Ihza Mahendra Terang-terangan Beber Alasannya Tidak Bersama Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

Baca: Ini Kata BIN Terkait Bendera Hitam Berujung Penangkapan Rizieq Shihab di Mekah

Baca: Diperiksa Polisi Arab Saudi, Habib Rizieq Shihab Alami Demam dan Flu Berat

Baca: Lagi-Lagi Mbak Tutut Sebut Prabowo dengan Panggilan Tak Biasa, Jadi Sorotan Netizen

"Kalau partai‑partai hanya diajak koalisi mendukung paslon Prabowo‑Sandi tanpa format yang jelas, sementara pada detik yang sama rakyat memilih presiden dan wapres serta memilih caleg pada semua tingkatan, maka pembagian 'peta dapil' menjadi sangat penting sebagaimana dapat dicontoh sebagai perbandingan dari Pemilu di Malaysia," katanya.

Dengan seperti itu, enurut Yusril, tidak akan terjadi tabrakan antara partai koalisi di Pemilu Legislatif 2019.

Pasalnya, ada format koalisi yang jelas, salah satunya pembagian peta dapil.

"Dalan koalisi di sini, di satu pihak anggota koalisi disuruh all out kampanyekan Prabowo-Sandi, tetapi dalam pileg di suatu dapil sesama anggota koalisi saling bertempur untuk memperoleh kemenangan bagi partainya," ujarnya.

Jika seperti itu, lanjut Yusril, adalah sangat mungkin nantinya terjadi Prabowo‑Sandi menang di Pemilu Presiden, namun partai koalisi tidak masuk dalam ambang batas parlemen, terkecuali Gerindra.

"Nanti yang akan terjadi adalah Prabowo Sandi menang pilpres, tetapi dalam Pileg yang sangat diuntungkan adalah Gerindra, yang kemungkinan akan menjadi partai nomor 1 atau nomor 2. Partai‑partai anggota koalisi yang lain bisa babak belur. Ini saya saya katakan dalam Pileg di Dapil, PBB bisa 'digergaji' sama Gerindra," katanya.

Mantan Menteri Hukum dan HAM ini juga sudah mengutus MS Kaban dan Ferry Noor untuk bertemu pimpinan ormas Front pemnela Islam ( FPI) Rizieq Shihab membicarakan masalah tersebut.

Hasilnya, sejumlah tokoh dan ulama merumuskan draf aliansi di rumah KH A Rasyid Abdullah Syafii.

Draf itu dilaporkan ke Rizieq Shihab oleh Munarman dan dikirimkan pada 13 Oktober 2018 ke Prabowo untuk direspons.

Namun, hingga kini tidak ada respons apapun dari Prabowo-Sandi.

"Saya sengaja menulis ini menanggapi apa yang ditulis oleh saudara Habiburrokhman, supaya masyarakat tahu latar belakang mengapa saya pribadi berpendapat koalisi yang ingin dibangun dibawah pimpinan Partai Gerindra itu tidak jelas format dan arahnya," tegas Yusril.

Koordinator juru bicara Prabowo‑Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mempertanyakan Yusril Ihza Mahendra soal draf aliansi dari ulama yang mana tak pernah direspons oleh Prabowo. Dahnil Simanjuntak menjelaskan, Ijtima Ulama yang menyatakan mendukung pasangan Prabowo‑Sandi pada Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Dahnil, Prabowo pun menyejutui dan menandatangai pakta integritas yang diajukan oleh Ijtima Ulama. "Ijtima Ulama mendaulat Pak Prabowo sebagai calon presiden dan beliau menandatangani dan setuju semua draft yang diajukan, termasuk untuk melindungi semua warga negara Indonesia untuk hidup saling merawat toleransi," ujar Dahnil.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kampanye Nasional ( BPN) Prabowo‑Sandi, Ahmad Muzani mengaku tidak pernah membaca draf format koalisi yang diserahkan oleh Munarman kepada Prabowo.

"Saya enggak pernah baca ya. Saya enggak pernah dengar ada draf itu dari Pak Yusril atau dari PBB," kata Muzani.

Muzani mengatakan pembicaraan koalisi dengan pengurus partai koalisi, yakni Demokrat, PKS, PAN, sejauh ini berjalan lancar dan tidak ada masalah.

Begitu juga hubungan dengan Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum PBB. Malah menurut Muzani, pihaknya tidak pernah dihubungi oleh Yusril.

"Yang ada saya dari dulu sama Pak Yusril tidak pernah dihubungi. Kami sudah mencoba. Ya kami menghormati lah keputusan Pak Yusril. Beliau sudah memutuskan untuk berpihak ke sana (Jokowi). Jadi tidak ada yang perlu dijelaskan," katanya.

Muzani mengatakan pihaknya menghormati keputusan Yusril yang kemudian bergabung ke kubu Jokowi.

Pihaknya sadar tidak bisa memberikan banyak tawaran ke PBB karena memiliki keterbatasan.

"Tapi sekali lagi persoalan ini buat saya sudah selesai ketika Pak Yusril sudah memutuskan ke sana. Tidak perlu ada lagi yang harus dijelaskan panjang lebar," pungkasnya.