Ini Kata BIN Terkait Bendera Hitam Berujung Penangkapan Rizieq Shihab di Mekah

 SURYA.co.id | JAKARTA ‑ Ada dugaan pemasangan bendera mengarah gerakan ekstrimis di kediaman Pimpinan Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab didalangi intelijen.

Namun, Badan Intelijen Negara (BIN) membantah hal tersebut.

Direktur Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Purwanto mengatakan, pihaknya tak terkait dengan insiden pemasangan bendera di Mekah tersebut.

Baca: Diperiksa Polisi Arab Saudi, Habib Rizieq Shihab Alami Demam dan Flu Berat

Baca: Lagi-Lagi Mbak Tutut Sebut Prabowo dengan Panggilan Tak Biasa, Jadi Sorotan Netizen

Baca: Foto Ahmad Dhani bareng Prabowo Menjadi Viral, Gara-garanya 6 Kata Pakai Huruf Besar ini

Baca: Sumuknya Rumah Kreatif Surabaya, Bagus tapi Lokasinya Nyelempit 

"Itu tidak benar ya karena operasi intelijen. Kita ingin masalah ini jangan melebar kemana‑mana," kata Wawan.

Wawan menegaskan dalam polemik soal pemasangan bendera hitam yang berujung pemeriksaan terhadap Rizieq Shihab oleh kepolisian Arab Saudi harus diselesaikan secara bijak.

Ia menekankan kembali, BIN justru punya peranan melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri seperti Habib Rizieq.

"Kita ini selesai searif‑arifnya. Memang menuduh intelijen itu paling enak. Padahal kan tidak melakukan itu. Tugas intelijen adalah melinduingi warga negara termasuk Habib Rizieq," jelas Wawan.

Kemudian, ia meminta agar semua pihak bisa menjaga pernyataan dan tak berasumsi macam‑macam.

Ia menyinggung kabar operasi intelijen sudah menyebar lantaran berawal hanya dari asumsi.

"Dituduh melakukan operasi‑operasi, itu kan hanya asumsi. Sebut ada CCTV hilang. Ini kan ada perkiraan‑perkiraan. Ada potret dan diviralkan yang digabung‑gabungkan seolah‑olah menjadi pembenaran," tuturnya.

Sebelumnya, dalam akun Twitter Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dirinya menulis dugaan bendera di rumah Rizieq Shihab karena dipasang oleh intel.

"Sy yakin apa yg terjadi pd Imam Besar Habib Rizieq adalah fitnah keji. Bisa sj org masang bendera di luar tembok rumahnya, krn lokasinya umum. Ini Kerjaan dasar "intel'. Sy dpt pengaduan dr keluarga Habib pd Senin sore," tulis Fadli Zon dalam akun Twitternya @fadlizon.

Senada dengan Wawan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga meminta semua pihak tidak mengada‑ada tudingan terkait kasus bendera di depan rumah Habib Rizieq Shihab.

Moeldoko mengatakan, tudingan tersebut terlalu jauh dan tidak mungkin intelijen bertindak sembarangan di luar negeri, seperti Arab Saudi.

"Jadi menurut saya jangan mengada‑ada lah," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mantan Panglima TNI tersebut pun mencontohkan jika dirinya terdapat masalah, maka akan bertanya dalam diri sendiri dan kepada orang lain, apakah ada yang tidak suka dengan dirinya.

"Kalau saya nih, sebagai seseorang kan bertanya dulu, yang enggak senang sama gue siapa sik, banyak juga begitu, bukan hanya intelijen, dikit‑dikit intelijen, dikit‑dikit pemerintah, bisa saja orang lain," papar Moeldoko.

Kemlu dampingi

Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) memastikan akan pendampingi seluruh warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang menghadapi kasus hukum, tanpa terkecuali.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Christiawan Nasir mengatakan, bentuk pendampingan hukum yang dilakukan Kemlu untuk memastikan bahwa hak‑hak hukum WNI terpenuhi selama menghadapi masalah hukum.

"Kita (Kemlu RI) akan berikan bantuan perlindungan pendampingan dan sesuai dengan hukum yang berlaku di sana, itu yang kami lakukan. Hal yang sama kita lakukan terhadap Muhammad Rizieq Shihab," ujar pria yang kerap disapa Tata itu.

Ia pun memastikan pendampingan yang didapatkan Rizieq Shihab tidak berbeda dengan WNI lain."Kita mendampingi, bukan untuk mendampingi kepentingan keluar. Dalam konteks ini pemerintah akan selalu hadir baik dalam maupun luar negeri," terang dia.

Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum (PWNI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal menerangkan, tak ada perlakukan khusus yang didapat Rizieq Shihab selama proses pendampingan yang dilakukan oleh Kemlu.

"Bagi kami (Kemlu) kasus ini tidak berbeda dengan kasus WNI lainnya yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri. Tugas Perwakilan sebatas memberikan pendampingan kekonsuleran untuk memastikan hak‑hak hukumnya terpenuhi," ujar Iqbal saat dikonfirmasi.

Terpisah, Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja berharap tidak ada respon yang berlebih di Indonesia terkait kasus pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi.

"Menurut saya tak ada aksi karena memang tak ada hubungannya antara pemeriksaan Habib Rizieq di Mekkah dengan Indonesia," kata Juru Bicara TKN Abdul Kadir Karding.

Sebab, kasus Rizieq mengenai bendera menjadi urusan dalam negeri Arab Saudi. Menjadi aneh, ucap Karding, kalau dihubungkan dengan Indonesia.

Pemerintah Indonesia, kata Karding, lewat Kedutaan Besar Arab Saudi melakukan upaya pendampingan dan komunikasi dengan pemerintahan atau pihak berwenang di Kerajaan Arab Saudi agar Habib Rizieq diberi kemudahan dalam penanganan.

"Kalau ada yang demo di Indonesia, itu tentu judulnya salah sambung karena tidak ada hubungannya sama sekali. Sekali lagi, pemeriksaan beliau karena terkait dengan pemasangan bendera," ucap Karding.