Pakde Karwo Tak Ingin Isu Korupsi di Kota Malang Sebabkan Distrust Terhadap Parpol

SURYA.co.id | SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo berharap masyarakat tak menggeneralisasi isu korupsi di Kota Malang yang dilakukan sejumlah oknum dewan di DPRD Kota Malang.

Menurut pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini, isu yang telah berkembang di level nasional tersebut selaiknya tak dijadikan acuan masyarakat dengan menganggap seluruh partai politik sama saja.

Apalagi, sampai menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada parpol.

”Ini masalah nasional yang penting. Tolong masyarakat diberikan penjelasan secara utuh,” kata Pakde Karwo ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (8/9/2018).

”Jangan sampai demokrasi, menyebabkan distrust terhadap partai. Padahal, partai kerja dengan lancar,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim ini.

Pakde Karwo mencontohkan sistem kerja di parpol tersebut baik dengan dibuktikan cepatnya proses Pergantian Antar Wakrtu Anggota DPRD di Kota Malang.

“Alhamdulillah, birokrasi untuk PAW ini berjalan lancar. (Proses melengkapi berkas) KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga lancar. Rapat Rabu (Persiapan PAW), Sabtu pukul 11.00 WIB sudah selesai,” katanya.

Untuk memastikan kejadian serupa tak terulang, Anggota DPRD baru tesebut juga diminta untuk menandatangani Pakta Integritas pasca pelantikan, Senin (8/9/2018).

Pakta Integritas tersebut berisi kesediaan para anggota dewan terlantik untuk menjaga integritas anggota, di antaranya dengan tidak melakukan tindakan korupsi.

”Penandatangan tersebut akan dilakukan di depan pimpinan parpol,” kata pria yang juga menjabat Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Pakde Karwo juga menyebut masalah korupsi sebenarnya menyangkut masalah integritas atau pribadi seseorang.

Sehingga, sulit untuk dicegah melalui sistem sekalipun apabila integritas seorang pejabat tersebut memang buruk.

"Pelayanan kepada masyarakat bisa menggunakan IT. Tapi, kalau masalah integritas kan ora iso dadi mesin terus dilebokne dadane uwong (Namun, kalau masalah integritas kan tidak bisa dijadikan mesin kemudian dipasang di dadanya orang)," sindir Pakde Karwo yang juga asli Madiun ini.

Sehingga, e-new budjegting menurutnya menjadi salah satu solusinya.

Misalnya, pada saat KUA PPAS, yang mana harga satuan dasar barang dan harga satuan lainnya telah terdata.