Pakde Karwo: Politik Kesehatan harus Berubah Jadi Promotif Preventif

SURYA.co.id | SURABAYA - Politik kesehatan harus berubah menjadi promotif preventif. Apalagi politik kesehatan ini sudah dilakukan sejak zaman maraknya penyakit malaria. Namun pada zaman reformasi hingga kini politik kesehatan promotif preventif hilang semua.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menghadiri Rakernas Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Seminar Nasional Muhammadiyah Membangun Kesehatan Bangsa di Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya, Rabu (7/3/2018) siang.

Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, kebijakan kesehatan promotif preventif sangat bermanfaat untuk mengurangi belanja kesehatan yang kuratif.

Karena itu, sekarang harus digalakkan lagi policy kesehatan promotif preventif seperti memberikan penyuluhan mengenai gaya hidup sehat bisa kepada masyarakat di desa.

“Jika public policy di kesehatan hanya untuk kuratif maka anggaran kesehatan akan jebol. Kalau pola kuratif dijalankan terus, seberapa besar BPJS pun tidak bisa membiayai. Apalagi public policy ini tidak sinkron dengan pola hidup yang ada,” ujarnya sambil mencontohkan keberhasilan promotif preventif Kota Mojokerto yang sudah sembilan tahun ini tidak ada demam berdarah.

Lebih lanjut disampaikannya, salah satu cara penerapan promotif preventif dapat dilakukan dengan menyisihkan Rp. 100 juta untuk tenaga paramedis dari total anggaran belanja kesehatan sebanyak Rp. 300 juta di Puskesmas.

Dengan demikian tenaga paramedis bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hidup sehat.

Promotif Preventif Andalan Pembangunan Kesehatan Jatim

Melihat pentingnya promotif preventif, jelas Pakde Karwo, maka Jatim menjadikannya sebagai andalan pembangunan kesehatan, sekaligus menjadi fokus utama penguatan aksesibilitas kesehatan.

Dengan mengedepankan pelayanan promotif dan preventif, pelayanan kesehatan di Jatim dapat cepat dalam menangani penyakit yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, pihaknya terus membangun berbagai akses kesehatan di seluruh desa/kelurahan dengan membangun Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes, Pustu Gawat Darurat, Puskesmas Rawat Inap Standar, dan Rawat Inap Plus, serta fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

Pakde Karwo juga menegaskan, bahwa di desa harus ada fungsi paramedis sebanyak dua orang, ditambah satu orang. Di Polindes ditambah dua perawat sebagai langkah promotif preventif.

Apresiasi Muhammadiyah Ikut Berperan Tangani Kesehatan dan Pendidikan di Jatim

Di akhir sambutannya, Gubernur Soekarwo mengapresiasi Muhammadiyah telah ikut berperan aktif dalam menangani kesehatan dan pendidikan di Jatim. Bahkan Muhammadiyah telah memiliki 30 rumah sakit yang dapat melayani masyarakat di Jatim.

“Sumbangannya banyak sekali dari Muhammadiyah. Ada 30 rumah sakit di Jatim. Apalagi timnya turun untuk menjelaskan kepada masyarakat,” pungkasnya.