Wujudkan SMK Berstatus BLUD Tahun Ini, Sekolah Butuh Tambahan Dana

SURYA.co.id | SURABAYA - Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK yang digagas Gubernur Jatim, Soekarwo tahun lalu kini direncanakan akan berjalan tahun ini. Namun, untuk bisa mewujudkannya dibutuhkan percepatan dengan dana yang tak sedikit.

Terdapat 20 SMK se Jatim yang disahkan sebagai BLUD melalui SK Gubernur. Beberapa diantaranya di Kota Surabaya.

Kepala SMKN 5 Surabaya, Rinoto mengungkapkan sekolah sudah cukup siap untuk mengimplementasikan BLUD.

Beragam potensi sudah dipetakan untuk selanjutnya dijadikan unit usaha sekolah. Baik persewaan sarana prasarana maupun produksi barang yang siap dipasarkan.

Namun, persiapan ini butuh percepatan dengan bantuan dana.

“Kalau tidak ada percepatan atau akselerasi ya akan lama implementasinya. Kami punya lapangan sepak bola, lapangan basket, auditorium yang siap disewakan. Tapi kan butuh perbaikan untuk memenuhi standarnya,” tutur Rinoto pada SURYA.co.id, Selasa (27/2/2018).

Rinoto mencontohkan, lapangan sepak bola yang akan disewakan setidaknya harus dilakukan pengurukan lagi. Selanjutnya lapangan basket yang ada juga membutuhkan tribun agar sesuai standar nasional.

“Seperti itu kan membutuhkan anggaran. Kalau dibiarkan seperti itu saja kan tidak ada akselerasi namanya,” tutur Rinoto.

Selain lapangan, SMKN 5 juga memiliki lahan yang dapat difungsikan untuk budidaya perikanan sebagai usaha. Meski tidak sesuai dengan jurusan di sekolah, langkah itu diambil murni sebagai entrepreneur.

“Kalau entrepreneur itu sulit kalau tidak dikerjakan. Perguruan tinggi boleh saja mendampingi, tapi implementasinya yang penting,” ujarnya.

Dalam hal produksi, pihaknya memiliki tiga program keahlian yang bisa dikembangkan untuk unit usaha. Di antaranya teknik mesin, teknik listrik dan teknik kimia. “Kami ingin mendirikan techno park untuk ruang pamer produk-produk SMK,” tuturnya.

Rinoto menegaskan, jika ingin BLUD segera melangkah maka harus ada bantuan anggaran. Sementara hingga saat ini, sekolah belum diberikan anggaran khusus dari Pemprov Jatim.

“Tahun lalu sudah disuruh mengusulkan. Mungkin masih belum, bukan tidak ada,” jelasnya.

Lebih lanjut Rinoto menjelaskan, implementasi BLUD pada sekolah tidak bisa disamakan dengan Rumah Sakit (RS) yang sudah berjalan lama.

Kalau RS yang melaksanakan BLUD melekat dengan pekerjaannya. Yang dijual adalah layanannya karena itu jasa.