Sektor Jasa Keuangan Diyakini Mampu Dukung Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi 2018

SURABAYA, SURYA - Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Riswinandi, menyampaikan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif.

"Kami yakin sektor jasa keuangan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4 persen. Hal ini didukung oleh solidnya indikator sektor jasa keuangan baik dari sisi pemodalan dan likuiditas, maupun tingkat risiko yang terkendali,” kata Riswinandi, saat hadir dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Ballroom Hotel Bumi Surabaya, yang digelar Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur (OJK KR 4), Selasa (30/1/2018).

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan itu diselenggarakan sebagai komitmen tinggi OJK untuk meningkatkan peran sektor jasa keungan dalam memacu pertumbuhan dengan tetap menjaga kesinambungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Pertemuan tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dan Anggota Komisi XI DPR RI.

Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono, dalam kesempatan yang sama mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 2017 sebesar 5,16 persen lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,06 persen.

"Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jatim, sektor jasa keuangan juga menunjukan kinerja yang positif. Dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan Jatim meningkat 10 persen sementara fungsi intermediasi meningkat 12,3 persen," jelas Heru.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh kecukupan modal yang tinggi dan likuiditas yang memadai, tercermin dari CAR perbankan Jawa Timur sebesar 24,3 persen dengan risiko kredit masih
terkendali pada level NPL sebesar 3,3 persen.

Industri Pasar Modal Jawa Timur selama tahun 2017 juga menunjukkan kinerja yang positif tercermin dari peningkatan signifikan jumlah dana yang dihimpun di pasar modal sebesar Rp 853 miliar atau tumbuh 360,2 persen.

Peningkatan tersebut bersumber dari penawaran umum perdana 4 Emiten, yang merupakan jumlah penawaran umum terbanyak kedua setelah DKI Jakarta. Selain itu, jumlah investor pasar modal Jawa Timur meningkat 15,94 persen menjadi 76.381 Single Investor Identification (SID).

Industri Keuangan Non Bank Jatim menunjukan kinerja positif tercermin dari pendapatan premi industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencapai Rp13,6 triliun, piutang perusahaan pembiayaan mencapai Rp 37,5 triliun atau tumbuh 16,4 persen, penyertaan modal oleh  perusahaan modal ventura mencapai Rp128,2 miliar, total aset dana pensiun mencapai Rp2,6 triliun atau tumbuh 4,2 persen, sejalan dengan investasi dana pensiun sebesar Rp2,5 triliun atau  tumbuh 5 persen.

"Adapun upaya yang telah kami laksanakan bersama pemerintah provinsi Jatim berserta industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya antara lain dengan memperluas dan mempermudah akses keuangan," jelas Heru.

Langkah itu antara lain, memaksimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan perluasan akses pembiayaan usaha masyarakat melalui program TPAKD tahun 2017. Pertama, direalisasikan kepada kelompok petani salak di Bangkalan serta petani umbi porang di kabupaten Nganjuk dan Madiun. Kedua, mendorong pertumbuhan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor prioritas Jatim khususnya sektor agriculture yang tumbuh 22,1 persen dan untuk sektor industri pengolahan sebesar 17,6 persen.

Ketiga, meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama tahun 2017 penyalurannya mencapai Rp16,3 triliun atau tumbuh 28,8 persen.Keempat, memperluas Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), dimana sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah agen nasabah Laku Pandai telah meningkat sangat signifikan menjadi 73.989 agen, dengan total basic  saving account sebesar Rp 292 miliar.

"Kelima meningkatkan penyaluran kredit di sektor perikanan dan kelautan melalui program Jangkau, Sinergi dan Guidelines (JARING), dimana penyalurannya telah mencapai Rp12,1 triliun dengan rasio NPL 2 persen dan keenam, menggagas kegiatan-kegiatan pengembangan keuangan syariah untuk memperluas  akses keuangan masyarakat yang salah satunya direalisasikan melalui program Akses lKeuangan Syariah Untuk Masyarakat Mandiri Berbasis Masjid (AKSI UMMAD)," jelas Heru.

Kemudian dalam rangka memberdayakan masyarakat kecil serta usaha mikro dan kecil, OJK telah menginisiasi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah di beberapa pondok
pesantren di Jawa Timur sebanyak 6 LKM Syariah baru.

Dalam menjalankan fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK KR 4 Jatim telah melayani 1.044 pengaduan nasabah dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Selain itu, OJK KR 4 juga telah melakukan 55 kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik pada kelompok profesi, pegawai, UMKM, pelajar dan akademisi dengan jumlah peserta mencapai 10.000 orang.