4 eks Pejabat Bank Jatim Disidang Pengadilan Tipikor Surabaya, Terkait Kasus Kredit Macet

Selain melanggar SK Direksi, Lanjut Harwaedi, pemberian kredit juga tidak sesuai dengan DER (Debt Equity Ratio) dan dokumen SPMK.

Berdasarkan fakta, ternyata PT SGS tidak pernah mendapatkan proyek-proyek APBD, tapi diajukan proses penambahan plafon kredit.

“Proses pemberian pencairan kredit pada PT SGS tidak sesuai dengan Pedoman Pekrditan Kredit Menengah dan Korporasi.

Perbuatan para tersangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 147 milliar terdiri dari Rp 120 miliar merupakan selisih antara nilai pencairan kredit delapan proyek yang terminnya dijadikan jaminan utama pada pemberian kredit PT SGS,” kata Harwaedi. (*)

*Artikel ini telah mengalami perubahan judul dan perbaikan