Penyerapan Bantuan Beras Sejahtera Rendah, ini yang Dilakukan Menteri Sosial

SURYA.co.id | LAMONGAN - Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa telah menyiapkan langkah preventif mengatasi rendahnya penyerapan bantuan beras sejahtera (Rastra) di Pamekasan.

Menurut Ketua Muslimat NU ini, tak hanya dengan Pamekasan, pihaknya telah bertemu 52 kabupaten dan kota se-Indonesia yang realisasi bantuan Rastra dibawah 60 persen

"Saya undang mereka kemudian saya tanya, apa yang menyebabkan realisasi itu rendah," ujar Khofifah ketika ditemui di Lamongan, Minggu (17/9/2017).

Dari pertemuan tersebut, Khofifah menyebut telah memetakan permasalahan masing-masing daerah.

"Jawa Tengah, misalnya ada di Kudus. Kudus hanya 59 persen," ungkap Khofifah.

Dari dengar pendapat tersebut, ternyata kualitas beras yang didistribusikan di sana tidak laik konsumsi.

"Sehingga saya kembalikan ke bulog untuk kemudian diganti dengan yang laik konsumsi. Kebetulan, saat itu, bulog juga hadir di pertemuan," tega Khofifah.

Di Jawa Timur, Pamekasan menjadi yang relatif rendah.

Menurut Khofifah, beda halnya dengan yang di Cepu, rendahnya tingkat penyerapan tersebut disebabkan mekanisme pengambilan dilakukan dengan "cash and carry".

"Oleh bulog, siapa yang bayar, ia bisa ambil. Sehingga ini menjadi tanggungan," jelasnya.

Dari program tersebut, ada tanggungan sekitar tujuh miliar rupiah yang kemudina dibebankan kepada pemkab Pamekasan.

"Masih sekitar 71 persen, sehingga kalau diuangkan mencapai tujuh miliar. Memang, kalau dibebankan kepada APBD, sangat berat," jelasnya.

Oleh karena itulah, pihaknya kemudian meminta Bulog untuk memberikan program pencairan dengan mekanisme berbeda.

"Akhirnya, bulog memperbolehkan setelah tim koordinasi rastra menandatangani Jaminan dengan Tanggung Jawab Penuh sebagai bukti komitmen perjanjian pencairan tersebut," jelasnya.

Ia pun optimis, pasca terobosan tersebut, permasalahan pencairan rastra tak lagi menemui kendala.