Jumat, 10 April 2026

Oktober Belum Beres, Integrasi Elpiji 3 Kg Dalam Bansos Akan Molor

Proses Integrasi Elpiji 3 kg ke dalam bantuan sosial dikawatirkan akan mundur pelaksanaannya. Ini alasannya...

surabaya.tribunnews.com/Sri Handi Lestari
Rakor dan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Banyuwangi, Rabu (30/8/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Proses Integrasi Elpiji 3 kg ke dalam bantuan sosial dikawatirkan akan mundur pelaksanaannya, tidak sesuai dengan target dan rencana yang akan dimulai pada Januari 2018 mendatang. 

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementrian Sosial, Andi ZA Dulung, mengatakan masih ada beberapa persoalan yang akan diselesaiakan terlebih dahulu antar kementerian.

"Tadinya confirm 1 januari 2018 dimulai tapi masih ada beberapa kendala yang mesti diselesaikan diantara kementerian terkait. Jika sampai dengan Oktober tidak ada keputusan saya kawatir implementasinya tidak bisa di bulan Januari," kata Andi saat memberikan sambutan dalam rakor Program Bantuan Pangan Non Tunai di Banyuwangi, Rabu (30/8/2017).

Kementerian Sosial tentu membutuhkan waktu yang cukup untuk mengimplementasikan integrasi subsidi elpiji dengan bansos lainnya. Meski demikian, Andi menjelaskan kemensos telah menyediakan basis data terpadu akan menjadi patokan pemberian subsidi elpiji 3 kg.

"Data kami sudah sudah ada. Kami mencatat sebanyak 25,7 juta warga tidak mampu bisa mendapatkan subsidi elpiji 3 kg," jelas Andi.

Selama ini terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan subsidi elpiji. Hal ini dikarenakan sistem yang dipakai adalah subsidi kepada barang.

"Sistem ini harus diubah kepada sistem subsidi ke masing masing orang yang membutuhkan. Ini yang tengah diselesaikan sehingga bisa tepat sasaran," tambahnya.

Penerima PKH nantinya juga akan menerima subsidi elpiji. Selain bantuan subsidi elpiji Keluarga Penerima Manfaat juga akan masuk dalam program bantuan pangan non tunai atau BPMT sebesar Rp 110.000 setiap bulan.

"Tahun ini sebanyak 1,2 juta telah di kucurkan di 44 kabupaten kota. Jumlah ini akan terus bertambah hingga memcapai 15,5 juta KPM bisa menerima BPNT," jelas Andi.

Penyaluran BPNT secara bertahap ini dikarenakan masih banyak kendala dilapangan seperti pihak perbankan yang ditunjuk belum mempunyai agen yang menjual sembako. Oleh karena itu, Kementerian Sosial bersama Himbara saat ini terus melakukam mapping agen agen perbankan yang bisa menyalurkan BPNT.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved