Lowongan CPNS, Ini Tahapan dan Lokasi Ujiannya

Laporan Reporter Tribun Jogja, Santo Ari

SURYA.CO.ID, YOGYA - Ombudsman RI secara nasional menerima banyak keluhan terkait kebijakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk jenjang sarjana.

Keluhan tersebut terkait syarat ujian pelamar dari daerah harus ke Jakarta.

(Lowongan CPNS, Mau Lolos? Kenali Materi dan Simulasi Tesnya Berikut Ini)

Kepala ORI Perwakilan DIY Budhi Masthuri mengatakan setelah melalui proses klarifikasi dan saran dari Ombudsman RI Pusat, akhirnya Kementerian Hukum dan HAM RI mengubah kebijakannya dan akhirnya ujian diselenggarakan di daerah masing-masing.

"Di DIY tidak ada aduan, mungkin karena jarak tempuh ke Jakarta relatif terjangkau. Tetapi banyak keluhan dari luar Jawa, Sumatera, Aceh, dan Sulawesi," ungkap Budhi, Rabu (23/8/2017).

Kementrian Hukum dan HAM sebelumnya menerapkan tahapan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang untuk kualifikasi pendidikan dokter spesialis, dokter umum dan sarjana semua dilaksanakan oleh panitia pusat di Jakarta.

Sementara itu, proses pendaftaran Calon Pegawai negeri Sipil (CNS) 2017 bakal segera berakhir akhir Agustus ini.

Merujuk data yang disampaikan akun Twitter resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), @BKNgoid, hingga Senin (21/8/2017) pukul 09.56 WIB, jumlah pendaftar sebanyak 810.310 pendaftar.

Rinciannya, pelamar Kemenkum HAM sebanyak 786.089 pendaftar dan Mahkamah Agung (MA) sebanyak 24.216 pendaftar.

Setelah berhasil mendaftar, pelamar CPNS bakal menjalani proses verifikasi adminstrasi.

Usai lolos verifikasi administrasi, pelamar bakal mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT).

Mengacu laman http://cat.bkn.go.id, SKD CPNS Kementerian Hukum dan HAM (SLTA/Sederajat dan Diploma III) diperkirakan bakal berlangsung pada 25 September-3 Oktober 2017.

Sedangkan SKD CPNS Kementerian Hukum dan HAM) (Dokter Spesialis, Dokter dan Sarjana) diperkirakan pada 11 September 2017-16 September 2017

Pemerintah menetapkan tiga materi soal SKD.