Breaking News:

Single Focus

Pemkot Lebih Fokus Komersial Gedung daripada Memberi Wadah Seniman

Awal pembuatan Balai Pemuda ini, pelaku kesenian dilibatkan. Sayangnya, pembangunannya tetap tidak sesuai dengan peruntukan seniman.

Penulis: Sulvi Sofiana | Editor: Parmin
surya/achmad zaimul haq
Fasilitas gedung kesenian di THR yang mulai rusak. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Nasib seniman semakin tersingkirkan. Tidak hanya tanpa tempat berekspresi yang layak, tetapi juga harus mengeluarkan biaya tinggi jika harus menggunakan gedung milik Pemkot Surabaya.

Sekjen Dewan Kesenian Surabaya, Luhur Kayungga, mengungkapkan, seniman harus membayar sekitar Rp 20 juta untuk menggunakan gedung di Balai Pemuda, sebagai tempat pertunjukan atau pameran.

Jumlah sebesar itu tentu sangat tidak terjangkau bagi seniman. “Surabaya sebagai kota terbesar kedua nggak punya galeri budaya, malu juga sama orang asing yang banyak datang ke Surabaya,” ujarnya, Selasa (1/8/2017).

Padahal, menurut Luhur, sebagai kota besar dan tujuan warga asing, kesenian budaya merupakan keunggulan daerah untuk ditampilkan. Tidak adanya galeri seni yang sesuai dengan pertunjukan atau pameran seni, membuat banyak gelaran seni bersifat isidental.

"Para seniman harus ngemper di samping panggung untuk mempersiapkan pertunjukannya. Makanya warga asing itu kasihan lihat seniman di Surabaya. Padahal kalau di Jepang seniman punya wadah khusus, bahkan salah satu andalan daerah,” ungkapnya.

Awal pembuatan Balai Pemuda ini, pelaku kesenian dilibatkan. Sayangnya, pembangunannya tetap tidak sesuai dengan peruntukan seniman. Malah difungsikan sebagai perpustakaan dan rumah bahasa.

“Gedung itu tidak representatif. Bukan itikad baik untuk ruang kebudayaan,” terang Luhur.

Menurutnya, sangat tidak coock untuk pertunjukan musik. Atap dibuat dari plat malah mengganggu sound
sistem saat hujan turun. Sayap panggung juga dibuat permanen, sehingga tidak bisa fleksibel.

“Waktu kami usul, katanya masih proses dan dibuat standar internasional. Nyatanya malah menyusahkan seniman, sehingga saat pertunjukan kolaborasi dengan Korea harus terganggu,” paparnya.

Pemkot, lanjut Luhur, lebih fokus pada komersial gedung dibandingkan memberi wadah bagi para seniman. Bahkan, ruangan yang diberikan pada DKS harus direnovsi sendiri oleh pengurus karena bocor dan lapuk.

Itu pun mereka harus berurusan dengan perizinan renovasi cagar budaya.

“Kalau acara seniman katanya mengganggu perpustakaan, jadi izinnya sulit. Padahal, acara dinas lain pakai band dari pagi sampai malam diizinkan,” keluhnya.

Sebenarnya, imbuh Luhur, ada Taman Hiburan Rakyat (THR) yang awalnya ditujukan sebagai galeri budaya. Beberapa kelompok seniman juga punya lokasi di sana.

"Sayangnya, akses menuju ke lokasi tidak difasilitasi dengan baik, sehingga sangat minim penonton," imbuh Luhur.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved