Proyek-proyek Prestisius Pemkab Sidoarjo Ternyata Ada yang Memakai Dana Utangan

SURYA.co.id | SIDOARJO - Rencana pembangunan proyek-proyek prestisius Pemkab Sidoarjo pada perubahan anggaran (PAPBD) 2017, ternyata menggunakan dana pinjaman.

Pembangunan beberapa proyek yang menghabiskan dana ratusan miliar itu akan merangkul pihak ketiga sebagai investor maupun pengelola proyek-proyek tersebut.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, mengatakan setidaknya dua megaproyek yang dicanangkan, yaitu RSUD Krian dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), dananya berasal dari pihak ketiga.

"Kami tak mengeluarkan modal, hanya menyediakan lahannya. Dananya dari pihak ketiga, baik berupa pinjaman maupun investasi, hingga hibah," kata Saiful,  Jumat (28/7/2017).

RSUD Krian misalnya, pemkab berencana melakukan utang dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan BUMN milik Kementerian Keuangan.

Skema utang tersebut, pemkab akan diberi seluruh dana yang diperlukan untuk membangun RS tersebut.

Pelunasannya nanti, pemkab akan mencicil melalui APBD tiap tahunnya.

Bupati dua periode ini menuturkan rencana ini dinilai pas karena jika membangun menggunakan APBD murni hanya bisa membangun dengan sistem multiyears, atau pembangunan bertahap.

Dijelaskan, kalau menggunakan sistem multiyears, anggarannya akan naik terus mengikuti tingkat inflasi tiap tahunnya. Jika berutang secara keseluruhan, RS tersebut bisa segera terwujud dan bisa langsung beroperasi dalam waktu cepat.

"Kalau sudah beroperasi, keuntungannya bisa juga untuk tambahan cicilan hutan. Namun, masyarakat sudah diuntungkan karena RS tersebut cepat beroperasi," sambungnya.

Selain berutang, cara lain untuk membangun proyek-proyek tersebut dengan menarik investor. Pihak pemkab hanya menyediakan lahan, sementara investor akan membangun seluruh bangunan dan mengelola pengoperasiannya.

Meski begitu, pengelolaan harus tetap mengacu k3pada pelayanan masyarakat, dan keuntungannya dibagi dengan pemkab.

Saiful menyatakan sejak 2016 lalu, konsultan PT SMI telah membuat skema-skema keuangan terkait proyek-proyek ini dan menemukan beberapa opsi pendanaan.

Kendati demikian, pihaknya akan kembali meminta petunjuk Kemenkeu setelah paparan rencana tersebut disetujui dewan.

"Yang PLTSa juga sama, dananya bukan dari kami. Ini kan peluang bagus, ada yang ingin investasi, kenapa tidal diambil saja," ujarnya.