Fraksi di DPRD Jatim Ramai-ramai Tolak Hoax Soal OTT KPK

SURYA.co.id | SURABAYA - Penyegelan ruang yang dilanjutkan penahanan Ketua Komisi B DPRD Jatim oleh KPK ternyata juga disertai dengan beredarnya isu tak benar (hoax).

Berita tersebut tersebar melalui aplikasi WhatsApp sejak Senin (5/6/2017) malam. Dalam berita tersebut disampaikan bahwa bukan hanya Ketua Komisi B, M Basuki yang ditahan, namun juga ada beberapa anggota DPRD lainnya yang mengalami hal serupa.

Di antaranya adalah sembilan ketua fraksi hingga beberapa anggota di DPRD Jatim. Mulai dari Sri Untari (Ketua fraksi PDIP), Sahat Tua Simanjutak (Ketua fraksi Golkar), Muzamil Syafii (Ketua fraksi Nasdem/Hanura), hingga Musyaffa Noer (ketua fraksi PPP).

Menariknya, dalam berita tersebut juga ada beberapa nama yang disebutkan tak sesuai dengan jabatannya. Misalnya, Abdul Halim Iskandar yang ditulis sebagai ketua fraksi PKB, padahal Halim menjabat sebagai ketua DPRD jatim.

Kemudian ada nama Abdul Halim juga ditulis sebagai ketua fraksi Gerindra, padahal ketua fraksi Gerindra telah berubah menjadi Ahmad Hadinudin. Keduanya ditulis juga tertangkap KPK.

Bahkan, tak hanya melalui aplikasi WA, berita tersebut juga menghiasi beberapa media online dan dimuat di salah satu televisi swasta nasional. Dalam running teks di salah satu televisi nasional, ditulis dengan judul "KPK Tangkap 9 Ketua Fraksi DPRD Jatim Terkait Suap Pembahasan RAPBD" yang tampil hingga Selasa (6/6/2017) dini hari.

Menanggapi hal tersebut, Sri Untari menjelaskan bahwa kabar itu tak benar. Politisi dari Malang tersebut kini berada di Blitar terkait acara kepartaian.

"Saya sekarang mendampingi Ibu Mega (Megawati) di Blitar kok bisa dikabarkan OTT. Yang benar ote-ote. Ote-ote biar isis (dingin). Ada-ada saja (beritanya)," kata Untari kepada Surya, Selasa (6/6/2017).

Tak berhenti di situ, karena dianggap telah mencemarkan nama baik, Untari bersama fraksi lainnya akan melaporkan ke pihak yang berwenang.

"Kami telah membicarakan dengan fraksi lain untuk menuntut permintaan maaf terhadap apa yang telah ditayangkan," kata Untari.

Senada dengan Untari, ketua fraksi Golkar, Sahat juga akan melakukan hal serupa.

"Tulis yang besar, bahwa TV itu telah melakukan pencemaran nama baik. Kami meminta mereka untuk segera mengajukan permohonan maaf. Dalam waktu dekat, para pimpinan fraksi akan melakukan pertemuan untuk membahas rencana tindak lanjut pasca perisitiwa ini," tegas Sahat.

Menurutnya, dengan ditahannya M Basuki, DPRD saat ini masih dalam tahap berkabung.

"Kami dalam masa keprihatinan. Kami ikut prihatin atas musibah yang menimpa rekan kami di DPRD. Mengapa harus ditambah dengan isu tak benar seperti ini," lanjut Sahat.

"Seharusnya media bisa memilah mana yang benar. Harus dikonfrontir juga kepada kami. Tak sekadar asal sebar seperti itu," kesal Sahat.

Sekretaris DPW PAN, Basuki Babussalam, juga membantah bahwa Malik tertangkap oleh KPK. Malik bersama Basuki telah berada satu tempat sejak Senin malam.

"Berita itu bisa menjadi bahan tertawaan saja. Kita bisa menilai, mana media yang bagus atau sekadar hoax saja," pungkas Basuki kepada Surya.