Indonesian Police Watch : Tidak Ada Pengawasan Pada Tim Saber Pungli

News Analysis
Neta S Pane
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW)

SURYA.co.id | SURABAYA - Praktik pungutan liar (Pungli) memang meresahkan masyarakat. Sebab, praktik pungli menyebabkan biaya pengurusan surat-surat tinggi.

Untuk itu, pemerintah membentuk saber pungli agar tidak meresahkan masyarakat.

Tetapi, belakangan muncul fenomena sering kali program Saber Pungli disalahgunakan oknum penegak hukum untuk mencari keuntungan pribadi.

Laporan yang masuk ke kami, ada oknum-oknum yang memanfaatkan Saber Pungli.

Misalnya, tim Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat.

Lalu kasus itu dikembangkan dan merembet ke pihak-pihak lain di sekitarnya.

Seakan-akan mereka mencari kesalahan terhadap pihak lain yang ada di sekitar kasus itu.

Tak hanya itu. Keberadaan saber pungli juga dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan lawan politiknya.

Pihak-pihak tertentu ini berusaha mencari kesalahan lawan politiknya dan melaporkan ke Saber Pungli.

Kenapa itu muncul? Karena tidak ada pengawasan. Seharusnya ketika membentuk Saber Pungli juga diawasi. Jangan dilepas.

Pengawasan di daerah seharusnya menjadi wewenang kapolres maupun kapolda. Kapolres dan Kapolda harus memantau kerja dari tim Saber Pungli.

Sebenarnya, kalau bicara pungli, seharusnya paling utama membersihkan dulu di instansi kepolisian.

Masih banyak praktik pungli di polisi, seperti dalam pengurusan SIM. Jangan seolah-olah polisi paling bersih lalu menyasar ke instansi lain.

Fenomena itu juga yang sekarang terjadi pada program prona. Banyak perangkat desa yang terkena OTT Saber Pungli ketika menjalankan program prona. Padahal, program prona kebijakannya belum jelas.