Pemukiman Kumuh Jadi PR Besar Kota Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Program 100-0-100 dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), membuat pemerintah kota (Pemkot) Surabaya harus bekerja ekstra keras.

Saat ini, masalah pemukiman kumuh masih menjadi kendala bagi pemkot.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan hal itu, saat ditemui Surya, Kamis (12/1/2017).

Program khusus pemerintah pusat itu menargetkan, hingga 2019 untuk meningkatkan percepatan infrastruktur di seluruh sektor.

Artinya, untuk mempersiapkan fondasi kuat dalam menyongsong bonus demografi di 2025..

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019, Pemerintah menargetkan 100 persen akses air minum aman, 0 persen kawasan kumuh perkotaan dan 100 persen akses sanitasi layak.

Program itu, dinilai Risma tidak begitu sulit, lantaran Pemkot Surabaya telah memiliki porgram yang bersinergi dengan program PUPR.

"Surabaya untuk air bersih sudah tersalurkan 94 persen. Sebenarnya, tidak bisa semuanya karena, ada bangunan atau rumah yang berada di tepi kereta api (KA). Itu tidak bisa jangkau. Soal kampung kumuh, memang kami masih sedikit lamban," ungkap Risma.

Karena itu, ia menyiapkan alternatif lain supaya kawasan rumah sepanjang KA tersentuh dengan baik. Yakni, membuat master meter, yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat.

"Ini dibuat di beberapa lokasi, inshaallah setahun dua tahun master meter bisa terselesaikan," terang Risma.

Kelola Air Limbah
Untuk sanitasi, Risma mengaku 90 persen sudah bagus. Hanya saja Pemkot Surabaya ingin berimprovisasi dalam pengelolaan air limbah.

"Sehingga, masyarakat tidak membiasakan membuang air limbah secara langsung ke sungai," imbuhnya.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini melanjutkan, sebelum ada program 100-0-100 dari PUPR, Pemkot telah memiliki program bersinergi.

Misalnya saja, improvisasi pembenahan kampung yang berkaitan dengan sanitasi yang kurang bagus.

"Sekarang sudah ada 76 kampung yang berimprovisasi, fokus utamanya sanitasi," papar Risma.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Sonhaji. menambahkan, melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK), Pemkot telah mengentaskan beberapa kawasan jadi tempat layak.

"Jadi, misal ada bangunan yang kurang layak dan tidak dimanfaatkan, akan dipugar dan direnovasi menjadi tempat layak huni. Bisa untuk aktivitas tempat pelatihan atau area publik lain," kata Agus Imam.

Kemudian, dari Cipta Karya terkait jalan perkampungan. Yaitu, pembenahan kawasan yang mempunyai akses jalan tikus atau jalan alternatif, yang memiliki ruang sempit.
Namun, akses jalan itu justru mengalami kerusakan, maka Pemkot Surabaya memperbaikinya.

Pasalnya, masalah itu masuk dalam standard program 100-0-100.

"Ketika ada program itu, Pemkot hanya menyesuaikan saja. Mana yang harus diperbaiki dan mana yang ditambah. Intinya sama, pemberdayaan pemukiman padat penduduk," tegasnya.