Pemkot Surabaya

Masa Jabatan Lurah dan Camat akan Dibatasi Maksimal 5 Tahun, Tujuannya ternyata ini

Harapannya, dengan adanya pembaharuan masa kerja para penjabat akan lebih fresh dan semakin berkembang dan kreatif.

Masa Jabatan Lurah dan Camat akan Dibatasi Maksimal 5 Tahun, Tujuannya ternyata ini
ist
Adi Sutarwijono

SURYA.co.id | SURABAYA - Kinerja Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan dibatasi.

Hal ini, untuk memaksimalkan keahlian para penjabat dalam menjalankan tugas baru, sehingga membawa perkembangan Kota Pahlawan.

Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menjelaskan, pembatasan kinerja Camat dan Lurah di sini artinya adalah para penjabat akan diberikan masa jabatan yang terbilang normal dibandingkan saat ini.

Sesuai usulan dewan, masa jabatan ideal untuk Camat dan Lurah adalah tiga hingga lima tahun.

Harapannya, dengan adanya pembaharuan masa kerja para penjabat akan lebih fresh dan semakin berkembang dan kreatif.

Sehingga akan muncul ide-ide baru yang dapat memajukan Kota Surabaya semakin dikenal di kancah dunia.

Tujuannya, supaya kepemimpinan para Camat dan Lurah bisa semakin berkembang dan mempersempit penyalahgunaan kewenangan.

"Tiga sampai lima tahun itu sudah ideal, kalau lebih dari itu rasanya perlu disegarkan. Tapi, tentunya juga harus ada pengawasan dari pihak luar dan struktur yang lebih tinggi," kata Adi, Kamis (27/10/2016).

Selain itu, kalangan dewan lanjut Adi juga menyarankan, sebelum menduduki jabatan baru terlebih dahulu mengikuti pendidikan dari Badan Kepegawaian dan Diklat terkait standar kebijakan pemerintahan dan pelayanan publik.

Hal ini karena selama ini belum ada jabtan sekretaris kecamatan langsung bisa menjabat sebagai camat.

Pendidikan ini lanjut Adi, dirasakan perlu karena selama ini banyak warga mengeluh bahwa Camat atau Lurah tidak melakukan pelayanan sesuai prosedur atau standar.

Jika ada aturan penjabat harus mengikuti pendidikan maka tidak ada jabatan yang dijawab secara otomatis.

Jika ada standarisasi kebijakan, diharapkan Camat dan Lurah dapat menyelesaikan permasalahan yang menyangkut masyarakat di lingkungannya.

Tanpa perlu diwadulkan ke Balai Kota maupun DPRD, sebab kedepannya sesuai UU 23 Tahun 2014 Camat akan diberikan ruang untuk mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala daerah.

Penulis: Rorry Nurwawati
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved