Buruh Jombang Bergolak, Tolak PP 78/2015 tentang Pengupahan

SURYA.co.id| JOMBANG - Sekitar 200 buruh dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Jombang turun jalan, Kamis (27/10/2016).

Mereke berdemo di tiga lembaga negara, menyuarakan penolakan atas Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Keempat lembaga negara yang disasar demo itu Dinas Sosial Tenagakerja dan transmigrasi (Dinsosnakertrans), kemudian Pemkab Jombang, Mapolres Jombang dan terakhir di DPRD Jombang.

Para buruh ini berdemo sembari mengendarai sepeda motor dengan rute pertama di depan kantor Dinsosnakertrans. Di depan kantor ini, mereka membeber spanduk dan berorasi.

“Upah buruh tak juga membaik. Itu semua karena munculnya PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Karena itu kami menolak, sekaligus menuntut PP tersebut dicabut,” sergah korlap aksi, Herusandi.

Kedatangan para pendemo tak bersambut. Tak satupun pejabat Dinsosnakertrans menemui pendemo. Maka, pendemo pun bergeser ke Pemkab Jombang.

Di depan pemkab, mereka melanjutkan orasi. Herusandi mengatakan, PP tersebut hanya mengakomodir kepentingan pengusaha dan perusahaan.

“Kepentingan buruh disepelekan, upahnya tetap minim,” tandasnya.

Di pemkab, ternyata juga tak ada yang menerima buruh. Karena itu, buruh lantas bergeser ke Polres Jombang. Selain menuntut pencabutan PP 78, buruh juga mendesak diberikannya keleluasaan berserikat bagi buruh.

"Di PT SUB (Sejahtera Usaha Bersama), para buruh diintimidasi karena berserikat. Kami meminta pemerintah memberikan jaminan kebebasan berserikat bagi buruh,” tandasnya.

Ternyata di polres juga serupa, tidak ada yang menemui pendemo. Barulah ketika pendemo bergerak ke DPRD di Jombang, ada yang menemui mereka. Itupun mereka hanya ditemui Sekretaris DPRD Pinto Widiarto.

Pinto Widiarto, saat menemui pendemo mengatakan, pimpinan dan anggota DPRD sedang kunjungan kerja ke luar provinsi.

"Tapi kami berjanji, begitu pimpinan dan anggota pulang, segera kami sampaikan seluruh aspirasi para buruh ini," tandas Pinto.