Pemkab Sidoarjo Mulai Ingatkan Penggusuran Bangunan Liar di Sempadan Sungai

SURYA.co.id | SIDOARJO - Dinas Pekerjaan Umum Pengairan (PUP) Sidoarjo berencana menggusur bangunan liar (bangli) yang ada di sempadan di semua sungai di Sidoarjo 2017 mendatang.

Namun, sebelum melakukan penggusuran, PUP menggelar sosialisasi kepada warga.

Kabid Bina Manfaat PUP, Bambang Tjatur Miarso, mengatakan program normalisasi sungai menjadi hal prioritas.

Karenanya, Selasa (18/10/2016), pihaknya melakukan percepatan dengan menggelar sosialisasi normalisasi sungai kepada warga Krian di kantor Kecamatan Krian.

"Kami dekati secara personal. Bersyukur, dari sosialisasi ini warga dapat memahaminya," kata Bambang.

Bambang menuturkan kondisi bangli di sempadan Kali Krian sudah dibuat bangunan permanen. Di atas lahan milik PUP tersebut, warga mendirikan bangunan yang dipakai untuk kegiatan berniaga.

Bambang menerangkan akan berkoordinasi dengan dinas terkait terhqdap nasib warga ketika penggusuran itu sudah dilakukan. Menurutnya, warga bisa tetap berniaga di Pasar Krian, namun dilakukan dengan cara yang resmi.

"Kami akan cari penyelesaian yang sama-sama untung. Namun, pemahaman warga yang setuju terkait sosialisasi ini, kami sangat mengapresiasi," sambungnya.

Bambang membeberkan ada enam kecamatan yang akan dinormalisasi, yaitu Krian, Waru, Sedati, Taman, Candi, dan Buduran. Wilayah ini yang melingkupi Sungai Buntung dan Sidokare.

"Selain normalisasi, kami juga sudah rencanakan pembangunan beberapa pintu air. Sosialisasi ini akan terus kami lakukan sampai akhir tahun," ujarnya.

Salah satu warga Krian meminta penggusuran tersebut harus juga dibarengi dengan solusi. Pria yang enggan disebut namanya yang punya usaha toko klontong ini ingin difasilitasi untuk bisa tetap berjualan pasca penggusuran.

RENCANA PENGGUSURAN - Sosialisasi normalisasi sungai kepada warga Krian di kantor Kecamatan Krian, Sidoarjo, 18 Oktober 2016.

"Kami bersedia pindah, tapi juga diberi tempat untuk tetap bisa jualan. Tolong dipikirkan caranya," tandasnya.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Amir Aslichin, menambahkan perlu ada penyelesaian sosial dari program normalisasi ini. Amir menyatakan perlu adanya solusi bagi warga yang mematuhi.

"Penggusuran untuk normalisasi ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Namun, harus tetap mengakomodir pihak yang mematuhi program ini," tukas Amir.