Senin, 27 April 2026

Berita Pendidikan Jatim

Kepala Dindik Jatim: Guru Jangan Takut pada DPRD atau Bupati dan Wali Kota

Tidak usah takut DPRD, bupati atau wali kota. Alirannya sudah berbeda, sekarang pengendalinya provinsi yakni Gubernur Jatim

Penulis: Sulvi Sofiana | Editor: Yuli
surya/sulvi sofiana
Kadindik Jatim Saiful Rachman 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur meminta kepala sekolah dan juga guru SMA/SMK untuk mengabaikan perintah mutasi yang dilakukan daerah.

Hal ini disampaikan Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman dalam rapat koordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Se-Jatim di kantor Dindik Jatim, Kamis (13/10/2016).

Hal ini diungkapkan Saiful setelah menemui sejumlah daerah yang kepala sekolah dan gurunya dimutasi. Yaitu di Situbondo, Jember dan Lamongan.

Ketua MKKS Situbondo, Misyari menjadi salah satu kepala sekolah pada akhir September lalun di berhentikan.

Hal ini tidak hanya terjadi padanya seorang, melainkan mutasi juga dilakukan kepada guru mata pelajaran.

"Jadi sebenarnya juga bingung. Karena akhirnya surat yang masuk dari provinsi ada yang ke sekolah, ke dinas, ada juga yang ke saya," tutur Misyari di sela acara.

Padahal Mendagri telah mengeluarkan larangan mutasi personel selama masa transisi SMA/SMK  dalam Surat Edaran Mendagri Nomor  120/5935/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dikonfirmasi, Saiful mengatakan, kepala sekolah yang dilantik atau dimutasi pada masa transisi oleh bupati/wali kota diminta untuk kembali ke sekolah asal.

Dengan demikian, SK yang dianggap berlaku adalah SK sebelum mutasi.

"Tidak usah takut DPRD, bupati atau wali kota. Alirannya sudah berbeda, sekarang pengendalinya provinsi yakni Gubernur Jatim," tegas Saiful.

Untuk menguatkan posisi kepala SMA/SMK yang telah dimutasi, lanjut dia, Dindik Jatim akan mengeluarkan surat edaran ke SMA/SMK yang telah dimutasi bupati/wali kota.

Ia juga tetap berharap kepala SMA/SMK menjaga situasi tetap dingin. Sebab, Hal ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja.

Ke depan, 779 kepala SMA/SMK bersama 31 kepala cabang dinas dan kepala administrasi sekolah akan dilantik sendiri oleh Gubernur Jatim pada awal November mendatang.

Hal ini termasuk penempatan personil yang ada. Dalam hal penempatan, kepala SMA/SMK harus siap ditempatkan di mana saja.

Saiful mengatakan, jika tidak memungkinkan untuk ditempatkan di daerah asalnya, maka akan dicarikan penempatan di daerah sekitarnya yang terdekat.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved