Polri Pilih Ajak NU Perangi Radikalisme, Konflik Sosial, dan Hate Speech, Mengapa? ini Alasannya

SURYA.co.id | SURABAYA - Kebebasan berpendapat di dunia maya kian tak terkendali. Selain banyak nilai positif bermanfaat bagi masyarakat, namun berbagai macam ujaran kebencian berpotensi memecah keutuhan berbangsa dan bernegara juga tersebar.

Guna mempererat tali persaudaraan, Polri dan NU menandatangani MoU di gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (1/9/2016).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj pun menandatangani MoU tersebut.
Selain Tito juga terlihat Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah.

Di antara poin yang paling penting adalah bekerja sama dalam penyelesaian konflik sosial. Karena konflik yang ada tidak bisa diselesaikan oleh satu elemen saja, misalnya, oleh pemerintah daerah saja.

"Tapi dibutuhkan semua pihak," tutur Kapolri Tito.

Kenapa dipilih NU? Tito mengungkapkan NU memiliki jaringan yang sangat luar biasa besar dan pengikutnya sekitar 90 juta orang lebih. Bahkan NU merupakan pendidiri bangsa, TNI/Polri juga sebagai pendiri bangsa.

"Kita bersama-sama mempertahankan NKRI. Jika terjadi konflik sosial, kita harus bersama-sama menanganinya. Mulai pencegahannya dan pemulihannya. Tapi untuk penegakan hukum tetap dilaksanakan polisi," katanya.

Idiologi NU yang moderat mendukung UUD 1945, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, tepat sekali untuk menjadi mitra bagi Kepolisian dalam mengatasi konflik sosial yang dapat merenggut NKRI.

Sesuai Intruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2014, kata Tito, memerintahkan Kepala Daerah untuk membentuk tim terpadu penanggulangan konflik sosial. Tim ini bisa diketuai oleh Kepala Daerah. Sementara Wakilnya bisa dari Polri, TNI, tokoh masyarakat, termasuk NU.

“NU bisa masuk pada tim pencegahan dan pemulihan,” paparnya.

Kerja sama dalam penanganan konflik sosial ini menjadi lebih utama. Tapi bisa juga bekerja sama di bidang penanganan narkoba. Misalnya, di kampung-kampung narkoba yang susah dimasuki polisi dengan cara keras dan akan terjadi perlawanan dan korban seperti kasus di Pontianak.

Peran NU di sini bisa masuk melalui ceramah-ceramah ke tokoh anak muda maupun masyarakat.

“Melalui ceramah kepada tokoh-tokoh anak muda dan tua, masyarakat akan berubah pikirannya. Setelah berubah pikirannya, kalau masih ada yang membandel, lakukan penegakan hukum dengan didukung oleh masyarkaat,” terang jenderal orangtuanya asal Surabaya ini.

Sedang Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU), KH Said Aqil Siraj mengakui kiai di kampung dan di desa-desa memiliki andil besar dalam dalam menangkal radikalisme dan memperkokoh NKRI.

Karena itu Polri diminta menggandeng mereka dalam menjaga Kamtibmas. Hal ini yang menjadi pembeda antara Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim dengan negara di Timur Tengah meski negara Islam.