Jumat, 10 April 2026

Berita Lamongan

Krisis Air Bersih Meluas, Dana BPBD Lamongan Menipis‬

"Dananya cukup sampai awal November. Ini masih Oktober, kalau masih belum ada tanda-tanda hujan, bisa kurang dana yang ada," ungkapnya.

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Yoni
surya/muchsin
BUPATI Achhmad Syafii, memengang selang air saat pendistribusian air bersih di Desa Pagagan dan Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. 

SURYA.co.id |LAMONGAN - Krisis air bersih di Kabupaten Lamongan terus bertambah.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan dana droping air bersih yang kian menipis.‬

Tak pelak, hal itu membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat harus putar otak untuk dapat mengatasi adanya kekurangan dana tersebut .

Dari anggaran yang tersisa, dana untuk mengantisipasi bencana kekeringan ini diperkirakan hanya sampai satu bulan kedepan.

Kasi Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lamongan, Jannata SMP, Rabu (7/10) mengatakan untuk mengatasi daerah krisis air tersebut, BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih.

"Dananya cukup sampai awal November. Ini masih Oktober, kalau masih belum ada tanda-tanda hujan, bisa kurang dana yang ada," ungkapnya.

Setiap harinya, sambung Jannata, BPBD memberangkatkan 5 armada tangki air bersih untuk melakukan droping air.
Dalam sehari, BPBD memasuk sebanyak 16 kali secara bergiliran.

"Kita sudah ngirim 600 rate lebih," ujarnya.

Menurutnya, droping air yang dilakukan sejak Juli 2015 hingga sekarang telah menyedot anggaran sebanyak Rp 90 juta yang berasal dari BNPB dan 50 juta.

"Tinggal Rp 40 juta yang tersisa," kata Jannata.
Keseluruhan dana itu berasal dari APBD dan dari BNPB.
Ia membeberkan, dalam sekali droping air bersih, BPBD mengeluarkan dana sebesar Rp 250 ribu.

"Rp 250 ribu itu untuk memberli bbm (bahan bakar minyak), beli air. Yang paling banyak beli bbm,"ungkapnya.

Jannata menjelaskan, apabila dana yang ada habis, pihaknya akan mengajukan kembali ke BNPB.

BNPB sudah sampaikan untuk ngajukan lagi. Kalau kurang akan diajukan lagi ke BNPB. Jika anggaran tidak sampai habis akan kembali ke kas daerah.

Sementara itu menurut Kabag Humas dan Protokol, jika dananya kurang bisa diambilkan dari dana cadangan APBD dan tanpa harus persetujuan DPR.

"Istilahnya ada dana cadangan,"kataa Sugeng.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved