Berita Pemkab Madiun
Belum Ada yang Mencairkan, Dana Desa Rp 22 Miliar Terancam Menguap
"Memang sampai sekarang belum ada yang mencairkan sama sekali. Kami tak tahu masalah dan kesulitannya dimana."
Penulis: Sudarmawan | Editor: Parmin
SURYA.co.id | MADIUN - Dana Desa (DD) tahap pertama senilai Rp 22,115 miliar untuk 196 desa tersebar di 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun terancam menguap. Ini menyusul, hingga memasuki Juni 2015, tidak ada satu pun desa yang mencairkan dana bantuan yang sudah ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Madiun itu.
Padahal, syarat pencairan cukup mudah yakni dengan selesainya APBDes di masing-masing desa.
"Memang sampai sekarang belum ada yang mencairkan sama sekali. Kami tak tahu masalah dan kesulitannya dimana," terang Kepala BPKAD Pemkab Madiun, Rori Priambodo, Kamis (04/06/2015).
Selain itu, kata mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun ini, pihaknya merasa heran karena lambannya respon desa yang tak segera mengusulkan pencairan DD itu.
Padahal dana termin pertama sebesar Rp 22,115 miliar dari total Rp 55 miliar sudah siap dicairkan. Kebingungan BPKAD bukan tanpa alasan, sebab pencairan DD untuk termin pertama itu telah disiapkan sejak 16 Mei 2015.
"Dulu desa mendesak pencairan, sekarang sudah ada tak ada yang mencairkan. Bagi kami menyusun RAPBDes tidak sampai memakan waktu lama. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada yang mengajukan pencairan sama sekali," imbuhnya.
Lambannya pencairan itu, bakal berdampak pada pencairan termin kedua. Alasannya, pencairan DD termin kedua September 2015 itu, syarat pencairannya harus disertai laporan pertanggungjawaban penggunaan DD pada termin pertama.
"Kalau sekarang belum ada laporan realisasinya, saya tak bisa menjaminnya uang sebesar itu akan terserap untuk pembangunan di ratusan desa itu. Kalau lamban akan dimasukkan Kasda lagi. Kami minta setiap desa yang selesai menyusun RAPBDes segera mengajukan pencairan tak harus nunggu satu kecamatan selesai. Satu, dua atau tiga desa kami proses," tegasnya.
Sementara secara terpisah, Kepala Bappemas dan Pemdes, Joko Lelono menegaskan sebenarnya desa sudah mulai merampungkan proses penyusunan RAPBDes. Kendati demikian, dari 196 desa itu, pihaknya belum bisa memastikan berapa desa yang rampung.
Awal pekan depan bakal dikoordinasikan dengan seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun guna mengetahui proses penyusunan itu berapa yang sudah diselesaikan.
"Kami sendiri tak kurang-kurang memberikan himbauan kepada seluruh desa untuk segera merampungkan penyusunan RAPBDes," pungkas mantan staf ahli Bupati Madiun ini.
Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA
