Tolak Cukai Rokok Naik, Anggota DPRD Jatim Siap Demo ke Jakarta

SURYA.co.id | SURABAYA - Inilah salah satu indikasi kuatnya pengaruh lobi industri rokok di Jatim. Berdalih membela kepentingan rakyat, anggota DPRD Jatim rela demonstrasi ke Jakarta.

Mereka menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan cukai rokok dari 8 persen menjadi 10 persen sebagai salah satu upaya menggencet peredaran produk beracun itu.

Anggota DPRD Jatim berdalih, kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan akan berdampak buruk.

Yakni, banyak pabrik rokok di Jatim akan gulung tikar. Akibat selanjutnya, ratusan ribu pekerjanya kehilangan pekerjaan karena dipecat.

"Karena dampaknya sangat merugikan masyarakat Jatim, kami tegas menolak kebijakan tersebut," kata anggota DPRD Jatim, Zainul Lutfi, Jumat (24/4/2015).

Menurut politisi PAN itu, menaikkan cukai rokok saat ini sangat tidak tepat. Kebijakan tersebut menunjukkan, pemerintah pusat tidak peka terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah yang tengah berjuang dari keterpurukan pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL).

"Makanya kebijakan tersebut harus ditinjau ulang karena waktunya tidak tepat," tandasnya.

Ia mengingatkan, jika alasannya untuk mereduksi jumlah perokok atau mengatasi dampak dari rokok,  di sisi lain dampak negatifnya justru lebih besar karena bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Jatim.

Pranaya Yudha Mahardika, anggota DPRD Jatim dari Golkar, menambahkan, kenaikan cukai rokok akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Pasalnya, industri rokok di Jatim menyangkut hajat hidup jutaan orang.

Mulai karyawan pabrik rokok, petani tembakau dan cengkeh, buruh angkut beserta keluarganya.

"Semua ternacam kehilangan pendapatan dan mata pencaharian," tegasnya.

Untuk itu, pihaknya, kata Yudha siap memberi dukungan dan advokasi secara politik kepada para petani dan warga Jatim yang terkena imbas kenaikkan cukai rokok itu.

"Saya juga siap bergabung turun ke jalan bersama masyasakat Jatim untuk aksi menolak kebijakan tersebut diberlakukan disini. Kalau perlu, kami demo bareng ke Jakarta," sergahnya.

Yudha menyebut, pemerintah pusat tak inovatif kalau menaikkan cukai rokok demi menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Alasan dia, masih banyak cara lain meningkatkan penerimaan negara selain dari pajak.

Kenaikan cukai rokok justru akan memicu maraknya produk rokok ilegal beradar di pasaran. Jika itu terjadi, justru pemerintah akan kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar.

"Ingat, tahun lalu saja, rokok ilegal yang berhasil digagalkan nilainya mencapai Rp 1 triliun," tukas Yudha.