Resolusi Jihad, Awal Penggerak Pemuda Surabaya Saat 10 November

SURYA Online, SURABAYA - Pada 12 September 1937, Mbah Wahab bersama KH  Achmad Dahlan (Muhammadiyah) dan KH Mas Mansur (non-partai) mendirikan Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) di Surabaya.

Selain itu, lewat Sarekat Islam (SI), organisasi pergerakan yang dirikan bersama rekan-rekannya sesama alumnus Makkah, Mbah Wahab juga  mengarahkan gerakan ini untuk memajukan kaum Islam yang rendah ekonomi dan pendidikannya.

Saat pendudukan Jepang, Mbah Wahab dan KH Wahid Hasyim melobi pemerintah Jepang agar tidak tidak melarang MIAI, pada saat banyak tokoh NU ditangkap.

“Ini menunjukkan bahwa usaha diplomasi yang beliau lakukan berhasil,” tegas penulis buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU ini.

Setelah Indonesia merdeka, pada 22 Oktober 1945 atau delapan minggu setelah Proklamasi Kemerdekaan, Mbah Wahab menjadi salah satu tokoh sentral bersama KH Hasyim Asyari terkait munculnya fatwa “Resolusi Jihad” yang dikeluarkan PBNU dalam pertemuan Ulama dan konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura, di kantor PB Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO), Jalan  Bubutan VI/2 Surabaya.

Inti resolusi itu adalah menolak menyerah, tetapi melawan penjajah.

Menurut Cak Anam, fatwa Resolusi Jihad keluar untuk menyikapi tekanan internasional terhadap pemerintah RI.

Resolusi Jihad ini kemudian menjadi penggerak pemuda Surabaya dan sekitarnya untuk melawan dalam pertempuran 10 November 1945 , ketika Belanda ingin kembali menjajah dengan membonceng NICA.

“Dengan peran beliau yang sangat penting dan luar biasa tersebut, maka sangat layak kalau Mbah Wahab dianugerahi gelar Pahlawan Nasional,” tegas Cak Anam.

Sejarawan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Aminuddin Kasdi gelar pahlawan untuk Mbah Wahab itu diberikan karena pemerintah melihat konteks perjuangan dan jasa-jasa Kiai Wahab  baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.

“Perjuangan dan jasa-jasa tentu punya andil besar terhadap bangsa dan negara. Tidak hanya untuk NU (Nahdlatul Ulama) saja, tapi juga untuk bangsa,” terangnya.

Hal serupa, kata Aminuddin juga terjadi pada HR Muhammad yang oleh Presiden juga ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Ketua BKR dan Dewan Perlawanan Rakyat Indonesia di Jatim ini jasa-jasanya cukup besar untuk bangsa dan negara, sehingga dinilai layak mendapat gelar tersebut.

“Meskipun saat namanya diusulkan menjadi pahlawan orang lain tidak dengar. Karena yang meneliti orang dari daerah lain, yakni Sumatera dan Kalimantan,” jelasnya.

Sambutan baik juga disampaikan Ketua PBNU Saifullah Yusuf.